medcom.id, Jakarta: PDI Perjuangan diminta tidak menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merombak menteri Kabinet Kerja. Partai banteng moncong putih justru harus menjadi pengawal terdepan pemerintahan.
"Patut disayangkan memang PDIP yang menjadi menyokong utama Jokowi malah terkesan menjadi musuh dengan memberi tekanan politik kepada Presiden," kata Koordinator Jaringan Nasional Relawan Aswaja Arief Rachman, dalam konferensi pers di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015).
Menurut dia, reshuffle kabinet memang bukan barang haram. Namun, Jokowi perlu hati-hati bila mau melakukannya. Jokowi harus mempertimbangkan kinerja, kapasitas, integritas serta waktu dan momentum politik jika ingin mengganti para pembantunya.
Arief menilai, perombakan kabinet adalah hak prerogatif Jokowi selaku presiden. Karena itu, ia meminta PDIP tak mempengaruhi Jokowi dalam persoalan ini. Ia berpendapat reshuffle kabinet yang terburu-buru justru berdampak buruk bagi kinerja pemerintah. "Semua orang tahu, konsep perubahan yang diusung Jokowi bersumber dari platform ideologi yang dirumuskan PDIP. Jadi, jangan rusak nilai-nilai itu karena kepentingan jangka pendek," pungkas dia.
Isu PDIP meminta perombakan menteri terdengar nyaring belakangan ini. Ketiga menteri yang disebut-sebut pantas di-reshuffle adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Seskab Andi Widjajanto, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.
Rini dan Andi bahkan disebut elite PDIP seperti Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu sebagai pengkhianat. Keduanya pun mendorong Jokowi mereshuffle dua menteri tersebut dan sejumlah menteri lain di bidang perekonomian.
Alhasil, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pun dituding meminta tambahan jatah menteri. Namun, hal ini cepat-cepat dibantah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "Mereka yang mengkritik bahwa PDIP menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Dikasih empat kursi menteri pun kami tidak melakukan protes," kata Hasto beberapa waktu lalu.
medcom.id, Jakarta: PDI Perjuangan diminta tidak menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merombak menteri Kabinet Kerja. Partai banteng moncong putih justru harus menjadi pengawal terdepan pemerintahan.
"Patut disayangkan memang PDIP yang menjadi menyokong utama Jokowi malah terkesan menjadi musuh dengan memberi tekanan politik kepada Presiden," kata Koordinator Jaringan Nasional Relawan Aswaja Arief Rachman, dalam konferensi pers di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015).
Menurut dia,
reshuffle kabinet memang bukan barang haram. Namun, Jokowi perlu hati-hati bila mau melakukannya. Jokowi harus mempertimbangkan kinerja, kapasitas, integritas serta waktu dan momentum politik jika ingin mengganti para pembantunya.
Arief menilai, perombakan kabinet adalah hak prerogatif Jokowi selaku presiden. Karena itu, ia meminta PDIP tak mempengaruhi Jokowi dalam persoalan ini. Ia berpendapat
reshuffle kabinet yang terburu-buru justru berdampak buruk bagi kinerja pemerintah. "Semua orang tahu, konsep perubahan yang diusung Jokowi bersumber dari platform ideologi yang dirumuskan PDIP. Jadi, jangan rusak nilai-nilai itu karena kepentingan jangka pendek," pungkas dia.
Isu PDIP meminta perombakan menteri terdengar nyaring belakangan ini. Ketiga menteri yang disebut-sebut pantas di-
reshuffle adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Seskab Andi Widjajanto, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.
Rini dan Andi bahkan disebut elite PDIP seperti Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu sebagai pengkhianat. Keduanya pun mendorong Jokowi mereshuffle dua menteri tersebut dan sejumlah menteri lain di bidang perekonomian.
Alhasil, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pun dituding meminta tambahan jatah menteri. Namun, hal ini cepat-cepat dibantah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "Mereka yang mengkritik bahwa PDIP menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Dikasih empat kursi menteri pun kami tidak melakukan protes," kata Hasto beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
