Beberapa petinggi KIH dalam pembukaan Kongres IV PDIP di Sanur, Bali. (foto: Antara)
Beberapa petinggi KIH dalam pembukaan Kongres IV PDIP di Sanur, Bali. (foto: Antara)

KIH Mau Dirikan Setgab, Pengamat: Jangan Ulangi Kegagalan

Luhur Hertanto • 14 April 2015 18:20
medcom.id, Jakarta: Wacana pembentukan wadah semacam Sekretariat Gabungan (Setgab) oleh Koalisi Indoensia Hebat (KIB) sebaiknya tidak usah dilanjutkan. Keberadaan setgab pada era SBY-Boediono terbukti tidak menghasilkan apa-apa selain membuat panas politik nasional dengan pergontokan antar parpol koalisi pendukung.
 
"Belajarlah dari masa lalu, jangan ulangi kegagalan," ujar Yunarto Wijaya kepada Metrotvnews.com, Selasa (14/4/2015) petang.
 
Sejarah politik nasional mencatat Setgab SBY-Boediono gagal membangun koalisi yang permanen. Padahal tujuan pembentukannya adalah memperkuat koordinasi antar fraksi anggota koalisi dalam mensukseskan pemerintahan terpilih hasil Pilpres 2009.

Bahkan antar parpol sudah pula diikat dengan kontrak politik yang ditandangani oleh semua pucuk pimpinan parpol koalisi dengan SBY-Boediono. Tapi terbukti semuanya gagal menjadi ikatan satu kata dan langkah bagi koalisi yang menguasai 70 persen kursi di DPR tersebut.
 
"Dua bulan setgab terbentuk bergulir hak angket kasus Century dan kenaikan BBM," papar pengamat politik dari Charta Politica ini
 
Menurutnya cita-cita menguatkan koalisi permanen melalui Setgab, masih mimpi kosong. Sebab koalisi parpol yang pernah ada pengikatnya sebatas kepentingan bagi-bagi kursi kekuasaan di pemerintahan dan BUMN.
 
"Selama kekuasaan dianggapnya belum memuaskan, selama itu pula konflik akan selalu terjadi. Parpol yang 'mbalelo' akan bersembunyi di balik jargon
kritis karena kebijakan tidak pro rakyat," sambung Yunarto.
 
Wacana pembentukan Setgab KIH dilontarkan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. Tujuannya adalah untdank membentuk model komunikasi yang efektif antara fraksi parpol koalisi di DPR dengan pemerintah. 
 
"Mungkin model seperti Sekretariat Gabungan saat SBY dulu. Harus ada seperti itu, karena perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk Setgab atau nama lain," katanya di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2015).
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan