Putusan Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Bentuk Cek Ombak

Jakarta: Pengamat politik Hendri Satrio menangkap maksud lain dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Masyarakat diminta tidak terlena. "Semua ini dalam rangka testing the water atau cek ombak," kata Hendri dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Akal Bulus Menerus Pemilu Tak Mulus,’ Minggu, 5 Maret 2023. Hendri mengatakan penegak hukum yang memutus perkara tidak sesuai aturan. Seharusnya gugatan verifikasi Partai Prima diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hendri menyebut ada peran pemerintah dalam memilih Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono. Partai tersebut secara politik praktis dinilai memiliki pendukung yang terbatas. "Pemerintah pintar betul memilih sosok Jabo yang jauh dari tuduhan ini rekayasa pemerintah, walau dalam peradilannya saya tidak tahu apakah ada mafia yang terlibat," ujar dia.   Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Amar putusan itu memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.   "Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," tulis salinan putusan yang dikutip Medcom.id pada Kamis, 2 Maret 2023. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id