Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengkritik keras program kendaraan listrik. Dia menilai kebijakan ini juga menyumbang polusi udara melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Kalau pembangkitnya tetap PLTU itu hanya pindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU," ujar JK, saat menghadiri peletakan batu pertama Universitas Paramadina, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa, 23 Mei 2023.
JK menjelaskan pengisian daya kendaraan listrik dilakukan setiap hari. Kondisi itu dinilai sangat memengaruhi penggunaan batu bara dalam pengoperasian PLTU.
Menurut dia, kebijakan kendaraan listrik harus diselaraskan dengan kesiapan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk mengurangi polusi udara tersebut. Selain itu, dia menekankan ekosistem kendaraan listrik harus dikuasai tenaga kerja dalam negeri agar Indonesia tidak tergantung pada tenaga kerja asing (TKA), terutama dari Tiongkok.
"Jadi saya hanya minta bangsa ini percaya diri dan saat jadi Wapres saya lakukan itu," beber dia.
Sebelumnya, Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menilai kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dikeluarkan pemerintah tidak memberikan rasa keadilan. Sebab, subsidi tersebut cenderung dinikmati kelompok masyarakat yang mampu.
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ucap Anies dalam pidato bertajuk Luruskan Jalan, Hadirkan Keadilan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu, 7 Mei 2023.
Anies menekankan pemerintah harus memastikan sumber daya atau pemberian subsidi tepat sasaran. Selain tak bisa dinikmati masyarakat banyak, kebijakan subsidi mobil listrik dinilai lebih merusak lingkungan. Sebab, kata Anies, banyak masyarakat menggunakan mobil listrik.
"Emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit," ujar Anies.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI,
Jusuf Kalla (JK), mengkritik keras program
kendaraan listrik. Dia menilai kebijakan ini juga menyumbang
polusi udara melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Kalau pembangkitnya tetap PLTU itu hanya pindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU," ujar JK, saat menghadiri peletakan batu pertama Universitas Paramadina, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa, 23 Mei 2023.
JK menjelaskan pengisian daya kendaraan listrik dilakukan setiap hari. Kondisi itu dinilai sangat memengaruhi penggunaan batu bara dalam pengoperasian PLTU.
Menurut dia, kebijakan kendaraan listrik harus diselaraskan dengan kesiapan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk mengurangi polusi udara tersebut. Selain itu, dia menekankan ekosistem kendaraan listrik harus dikuasai tenaga kerja dalam negeri agar Indonesia tidak tergantung pada tenaga kerja asing (TKA), terutama dari Tiongkok.
"Jadi saya hanya minta bangsa ini percaya diri dan saat jadi Wapres saya lakukan itu," beber dia.
Sebelumnya, Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menilai kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dikeluarkan pemerintah tidak memberikan rasa keadilan. Sebab, subsidi tersebut cenderung dinikmati kelompok masyarakat yang mampu.
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ucap Anies dalam pidato bertajuk Luruskan Jalan, Hadirkan Keadilan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu, 7 Mei 2023.
Anies menekankan pemerintah harus memastikan sumber daya atau pemberian subsidi tepat sasaran. Selain tak bisa dinikmati masyarakat banyak, kebijakan subsidi mobil listrik dinilai lebih merusak lingkungan. Sebab, kata Anies, banyak masyarakat menggunakan mobil listrik.
"Emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit," ujar Anies.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
