Jakarta: Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Maritim Tengah meningkatkan sinergi dengan instansi di laut. Kesuksesan program ekonomi biru yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Oktober 2021 menjadi prioritas.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Laksamana Bakamla Hanarko Djodi Pamungkas saat menerima kunjungan kerja Kepala Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung Harlym Raya Maharbhakti di Kota Manado, Sulawesi Utara.
"Bakamla RI dan PSDKP memiliki visi yang sama untuk mengawal pelaksanaan program ekonomi biru di bidang kelautan dan perikanan," kata Laksamana Djodi dilansir Antara, Minggu, 6 Maret 2022.
Baca: Pentingnya Penelitian Kelautan untuk Penguatan Ekonomi Biru
Menurut dia, peningkatan sinergi diperlukan agar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan tertib. Sehingga tugas pengawasan berjalan secara terintegrasi.
"Hal ini perlu dilakukan bersama agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengedepankan aspek kelestarian dan keberlanjutan," ujarnya.
Laksamana Djodi menyampaikan tugas pokok dan fungsi Bakamla di Wilayah Kerja Zona Maritim Tengah yang mencakup 12 provinsi yang berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Ia pun membeberkan rencana penguatan sistem pemantauan milik Bakamla tahun 2022.
Saat ini, jelas dia, Bakamla akan membangun sebanyak 11 Kantor Sistem Peringatan Dini di Wilayah Zona Maritim Tengah. "Pembangunan sistem peringatan dini merupakan cita cita awal berdirinya Bakamla dengan pemanfaatan teknologi tinggi, serta peningkatan kemampuan personel Bakamla yang andal dengan harapan bisa mengefisiensikan birokrasi untuk kejayaan NKRI di sektor maritim." paparnya.
Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Harlym Raya Maharbhakti menyebutkan maksud dan tujuan kunjungan kerjanya untuk meningkatkan sinergi antara Bakamla RI Zona Tengah dengan PSDKP Bitung. Ia menjelaskan pengawasan yang terintegrasi harus mengedepankan sinergi antarinstansi di laut, kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana, dan sistem teknologi pengawasan.
“Ini menjadi senjata kami bersama dalam mengawal tiga program terobosan ekonomi biru tahun 2022,” kata dia.
Ekonomi biru adalah rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif. Namun, tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan.
Jakarta: Badan Keamanan Laut (
Bakamla) Zona Maritim Tengah meningkatkan sinergi dengan instansi di laut. Kesuksesan program ekonomi biru yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Oktober 2021 menjadi prioritas.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Laksamana Bakamla Hanarko Djodi Pamungkas saat menerima kunjungan kerja Kepala Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung Harlym Raya Maharbhakti di Kota Manado, Sulawesi Utara.
"Bakamla RI dan PSDKP memiliki visi yang sama untuk mengawal pelaksanaan program
ekonomi biru di bidang kelautan dan perikanan," kata Laksamana Djodi dilansir
Antara, Minggu, 6 Maret 2022.
Baca:
Pentingnya Penelitian Kelautan untuk Penguatan Ekonomi Biru
Menurut dia, peningkatan sinergi diperlukan agar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan tertib. Sehingga tugas pengawasan berjalan secara terintegrasi.
"Hal ini perlu dilakukan bersama agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengedepankan aspek kelestarian dan keberlanjutan," ujarnya.
Laksamana Djodi menyampaikan tugas pokok dan fungsi Bakamla di Wilayah Kerja Zona Maritim Tengah yang mencakup 12 provinsi yang berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Ia pun membeberkan rencana penguatan sistem pemantauan milik Bakamla tahun 2022.
Saat ini, jelas dia, Bakamla akan membangun sebanyak 11 Kantor Sistem Peringatan Dini di Wilayah Zona Maritim Tengah. "Pembangunan sistem peringatan dini merupakan cita cita awal berdirinya Bakamla dengan pemanfaatan teknologi tinggi, serta peningkatan kemampuan personel Bakamla yang andal dengan harapan bisa mengefisiensikan birokrasi untuk kejayaan NKRI di sektor maritim." paparnya.
Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Harlym Raya Maharbhakti menyebutkan maksud dan tujuan kunjungan kerjanya untuk meningkatkan sinergi antara Bakamla RI Zona Tengah dengan PSDKP Bitung. Ia menjelaskan pengawasan yang terintegrasi harus mengedepankan sinergi antarinstansi di laut, kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana, dan sistem teknologi pengawasan.
“Ini menjadi senjata kami bersama dalam mengawal tiga program terobosan ekonomi biru tahun 2022,” kata dia.
Ekonomi biru adalah rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif. Namun, tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)