medcom.id, Jakarta: Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dinilai sebagai langkah progresif pemerintah membangun akhlak bangsa. Karena orientasi pendidikan bukan hanya didasarkan peninggian kapasitas akademik.
"Tapi jauh lebih penting adalah pendidikan karakter," kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak saat dihubungi Media Indonesia, Kamis 7 September 2017.
Dia mengatakan, permendikbud mengenai full day school sendiri merupakan permintaan dari Presiden. Oleh karena itu, Perpres menjadi pelengkap dari permendikbud, dengan berdasarkan pada kemiripan yang dikandung dari kedua regulasi tersebut.
Baca: Perpres PPK Dinilai Dibutuhkan Madrasah Diniyah
Selanjutnya, Pemerintah diminta untuk konsisten dalam mengimplementasikan Perpres PPK. Sebab selama ini masalah yang dihadapi dalam regulasi ada di lemahnya implementasi.
"Oleh sebab itu PR dari Kemendikbud itu operasionalisasinya. Jangan sampai perpres yang sudah dikeluarkan jadi tidak bermakna," imbuh dia.
Perpres tersebut sebagai upaya yang baik dalam mengedepankan peran Kementerian Agama, untuk mendorong perbaikan di institusi pendidikan keagamaan. Khususnya Pesantren dan Madrasah. Peran Kemenag dalam mendorong kualitas dan kuantitas pendidikan di institusi tersebut dianggap masih lemah.
Baca: Sekolah Tunggu Detail Aturan Perpres PPK dari Mendikbud
Padahal, Kemenag dapat memegang peranan penting terutama dalam mencegah adanya praktik pendidikan yang tidak sesuai peraturan pemerintah di beberapa Pesantren.
"Yang penting sekarang adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini Kemenag mendorong diskusi agar tidak ada lagi praktik yang tidak sesuai, dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas di pesantren dan Madrasah," tutup dia.
medcom.id, Jakarta: Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dinilai sebagai langkah progresif pemerintah membangun akhlak bangsa. Karena orientasi pendidikan bukan hanya didasarkan peninggian kapasitas akademik.
"Tapi jauh lebih penting adalah pendidikan karakter," kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak saat dihubungi
Media Indonesia, Kamis 7 September 2017.
Dia mengatakan, permendikbud mengenai full day school sendiri merupakan permintaan dari Presiden. Oleh karena itu, Perpres menjadi pelengkap dari permendikbud, dengan berdasarkan pada kemiripan yang dikandung dari kedua regulasi tersebut.
Baca: Perpres PPK Dinilai Dibutuhkan Madrasah Diniyah
Selanjutnya, Pemerintah diminta untuk konsisten dalam mengimplementasikan Perpres PPK. Sebab selama ini masalah yang dihadapi dalam regulasi ada di lemahnya implementasi.
"Oleh sebab itu PR dari Kemendikbud itu operasionalisasinya. Jangan sampai perpres yang sudah dikeluarkan jadi tidak bermakna," imbuh dia.
Perpres tersebut sebagai upaya yang baik dalam mengedepankan peran Kementerian Agama, untuk mendorong perbaikan di institusi pendidikan keagamaan. Khususnya Pesantren dan Madrasah. Peran Kemenag dalam mendorong kualitas dan kuantitas pendidikan di institusi tersebut dianggap masih lemah.
Baca: Sekolah Tunggu Detail Aturan Perpres PPK dari Mendikbud
Padahal, Kemenag dapat memegang peranan penting terutama dalam mencegah adanya praktik pendidikan yang tidak sesuai peraturan pemerintah di beberapa Pesantren.
"Yang penting sekarang adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini Kemenag mendorong diskusi agar tidak ada lagi praktik yang tidak sesuai, dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas di pesantren dan Madrasah," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
