medcom.id, Jakarta: Kebijakan bebas visa sejumlha negara yang diberlakukan Presiden Joko Widodo terbukti mendatangkan orang asing yang akan berwisata. Namun, kebijakan itu dinilai merugikan negara.
"Kalau cita-citanya mendatangkan orang lebih banyak, iya terbukti. Tapi negara kehilangan lebih dari Rp1 triliun setiap tahun dari visa yang hilang," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay di Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017).
Menurut Saleh, kerugian itu berasal dari kehilangan pemberlakuan visa yang dikenakan biaya USD35 per orang. Padahal, jumlah wisatawan dan orang asing yang datang ke Indonesia tahun 2016 lebih banyak ketimbang pada 2015.
"Ada 169 negara yang bebas visa. Kita rugi, lebih dari Rp1triliun setahun karena bebas visa. Orang yang wisata saja kurang lebih 8 juta. Masih lebih banyak yang datang pada saat bayar visa," kata Saleh.
Selain merugikan negara, kebijakan bebas visa sering disalahgunakan warga negara asing untuk tinggal, bahkan bekerja di Indonesia. Pada 2016 ada sekitar 7000 orang asing yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa. Yang ditindak secara projusticia hanya 250 orang. Selebihnya dideportasi.
Soal deportasi, kata Saleh, juga merugikan negara. Pasalnya, negara harus mengeluarkan uang ekstra buat mendeportasi orang asing.
"Tindakan tegas enggak ada. Deportasi itu pakai uang kita, dulu ada Ditjen Imigrasi atur anggaran deportasi. Deportasi orang tidak bisa asal kirim langsung ke laut, nanti disorot melanggar HAM," katanya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/5b27ow4k" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Kebijakan bebas visa sejumlha negara yang diberlakukan Presiden Joko Widodo terbukti mendatangkan orang asing yang akan berwisata. Namun, kebijakan itu dinilai merugikan negara.
"Kalau cita-citanya mendatangkan orang lebih banyak, iya terbukti. Tapi negara kehilangan lebih dari Rp1 triliun setiap tahun dari visa yang hilang," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay di Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017).
Menurut Saleh, kerugian itu berasal dari kehilangan pemberlakuan visa yang dikenakan biaya USD35 per orang. Padahal, jumlah wisatawan dan orang asing yang datang ke Indonesia tahun 2016 lebih banyak ketimbang pada 2015.
"Ada 169 negara yang bebas visa. Kita rugi, lebih dari Rp1triliun setahun karena bebas visa. Orang yang wisata saja kurang lebih 8 juta. Masih lebih banyak yang datang pada saat bayar visa," kata Saleh.
Selain merugikan negara, kebijakan bebas visa sering disalahgunakan warga negara asing untuk tinggal, bahkan bekerja di Indonesia. Pada 2016 ada sekitar 7000 orang asing yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa. Yang ditindak secara projusticia hanya 250 orang. Selebihnya dideportasi.
Soal deportasi, kata Saleh, juga merugikan negara. Pasalnya, negara harus mengeluarkan uang ekstra buat mendeportasi orang asing.
"Tindakan tegas enggak ada. Deportasi itu pakai uang kita, dulu ada Ditjen Imigrasi atur anggaran deportasi. Deportasi orang tidak bisa asal kirim langsung ke laut, nanti disorot melanggar HAM," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
