medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hanafi Rais menilai, Presiden Joko Widodo perlu menjelaskan menunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Meskipun, penunjukan ini merupakan hak Presiden, baik atas dasar taktis, strategis maupun politis.
"Pak Presiden tetap perlu memberikan penjelasan ke publik jika banyak pertanyaan pertimbangan mengapa memilih Budi Gunawan menjadi kaBIN tersebut mengemuka," kata Hanafi saat dihubungi, Jumat (2/9/2016).
DPR, kata Hanafi, hanya sebatas meminta pertimbangan, bukan dalam kerangka menerima atau menolaknya. Dia berharap, jika memang nantinya lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan lalu dilantik Presiden, Budi dapat meningkatkan performa Kepolisian dalam mengelola data intelijen BIN.
Selama ini, kata dia, Kepolisian sering mengatakan data intelijen kurang lengkap sehingga kesulitan untuk bertindak. "Momentum kepala BIN dari polisi ini saya meyakini koordinasi Polri dan BIN akan menjadi lebih sinergi lagi," ucap dia.
Wakil Ketua Komisi I DPR ini juga mengingatkan, loyalitas kepala BIN adalah kepada NKRI bukan pada rezim atau individu tertentu. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 10 Ayat 1 yang menyebutkan BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri.
"Tugas BIN sesuai pasal 10 ayat 1 tercantum pada pasal 29. Soal layak atau tidak, saya kira Pak Budi Gunawan punya kewibawaan yang bagus menjadi kaBIN dan bersinergi dengan Polri dan TNI," jelas dia.
Hanafi juga menyebut BIN di bawah komando Letjen (Purn.) Sutiyoso sudah di jalan yang benar. "Ini harus ditindaklanjuti dan dikembangkan agar lebih progresif lagi, misal penanganan berkaitan kasus BLBI, Aceh serta Papua, dan kontra-terorisme," kata Hanafi.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hanafi Rais menilai, Presiden Joko Widodo perlu menjelaskan menunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Meskipun, penunjukan ini merupakan hak Presiden, baik atas dasar taktis, strategis maupun politis.
"Pak Presiden tetap perlu memberikan penjelasan ke publik jika banyak pertanyaan pertimbangan mengapa memilih Budi Gunawan menjadi kaBIN tersebut mengemuka," kata Hanafi saat dihubungi, Jumat (2/9/2016).
DPR, kata Hanafi, hanya sebatas meminta pertimbangan, bukan dalam kerangka menerima atau menolaknya. Dia berharap, jika memang nantinya lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan lalu dilantik Presiden, Budi dapat meningkatkan performa Kepolisian dalam mengelola data intelijen BIN.
Selama ini, kata dia, Kepolisian sering mengatakan data intelijen kurang lengkap sehingga kesulitan untuk bertindak. "Momentum kepala BIN dari polisi ini saya meyakini koordinasi Polri dan BIN akan menjadi lebih sinergi lagi," ucap dia.
Wakil Ketua Komisi I DPR ini juga mengingatkan, loyalitas kepala BIN adalah kepada NKRI bukan pada rezim atau individu tertentu. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 10 Ayat 1 yang menyebutkan BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri.
"Tugas BIN sesuai pasal 10 ayat 1 tercantum pada pasal 29. Soal layak atau tidak, saya kira Pak Budi Gunawan punya kewibawaan yang bagus menjadi kaBIN dan bersinergi dengan Polri dan TNI," jelas dia.
Hanafi juga menyebut BIN di bawah komando Letjen (Purn.) Sutiyoso sudah di jalan yang benar. "Ini harus ditindaklanjuti dan dikembangkan agar lebih progresif lagi, misal penanganan berkaitan kasus BLBI, Aceh serta Papua, dan kontra-terorisme," kata Hanafi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
