Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik terpilihnya Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto. KPK berharap bisa lebih bersinergi dengan DPR di bawah kepemimpinan Bamsoet.
"Setelah dilantik harapannya tentu ada sinergi, ada concern (perhatian) pada upaya pemberantasan korupsi ke depan," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Januari 2018.
Febri mengatakan KPK memiliki program-program pencegahan di sektor politik. Ada yang fokus pada partai politik, utamanya terkait pendanaan partai, kode etik, dan kaderisasi.
"Termasuk juga di DPR, tentu juga ada upaya-upaya pencegahan yang dilakukan bersama," ucap Febri.
KPK, kata Febri, menghargai mekanisme yang berjalan di legislatif. KPK percaya Bamsoet akan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
"Kami hargai mekanisme dan proses yang berjalan di DPR tersebut," tutur dia.
(Baca juga: Ketua DPR Dorong Pansus KPK Lahirkan Kesimpulan)
Sebelum dilantik menjadi Ketua DPR, Bamsoet menduduki jabatan Ketua Komisi III. Ia juga tercatat masuk keanggotaan panitia khusus hak angket KPK. Namun, Ketua Umum Golkat Airlangga Hartarto telah resmi menarik Bamsoet dari pansus hak angket.
Airlangga mengatakan, Bamsoet tidak lagi terlibat dalam agenda Pansus KPK setelah diumumkan untuk mendapat rekomendasi menjadi ketua DPR. Bamsoet diharapkan lebih condong dalam upaya mengembalikan citra lembaga DPR.
Sesuai amanah musyawarah nasional luar biasa (munaslub), kata Airlangga, 'Partai Beringin' tak akan menoleransi upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Instruksi itu berulang kali ia sampaikan agar segera dilaksanakan pengurus dan anggota partai.
"Seluruh kader Partai Golkar wajib mentaati hasil munaslub, memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif. Lalu, peningkatan dan harmonisasi serta sinergi antara lembaga penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan," ujar Airlangga di Gedung DPR, kemarin.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik terpilihnya Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto. KPK berharap bisa lebih bersinergi dengan DPR di bawah kepemimpinan Bamsoet.
"Setelah dilantik harapannya tentu ada sinergi, ada
concern (perhatian) pada upaya pemberantasan korupsi ke depan," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Januari 2018.
Febri mengatakan KPK memiliki program-program pencegahan di sektor politik. Ada yang fokus pada partai politik, utamanya terkait pendanaan partai, kode etik, dan kaderisasi.
"Termasuk juga di DPR, tentu juga ada upaya-upaya pencegahan yang dilakukan bersama," ucap Febri.
KPK, kata Febri, menghargai mekanisme yang berjalan di legislatif. KPK percaya Bamsoet akan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
"Kami hargai mekanisme dan proses yang berjalan di DPR tersebut," tutur dia.
(Baca juga:
Ketua DPR Dorong Pansus KPK Lahirkan Kesimpulan)
Sebelum dilantik menjadi Ketua DPR, Bamsoet menduduki jabatan Ketua Komisi III. Ia juga tercatat masuk keanggotaan panitia khusus hak angket KPK. Namun, Ketua Umum Golkat Airlangga Hartarto telah resmi menarik Bamsoet dari pansus hak angket.
Airlangga mengatakan, Bamsoet tidak lagi terlibat dalam agenda Pansus KPK setelah diumumkan untuk mendapat rekomendasi menjadi ketua DPR. Bamsoet diharapkan lebih condong dalam upaya mengembalikan citra lembaga DPR.
Sesuai amanah musyawarah nasional luar biasa (munaslub), kata Airlangga, 'Partai Beringin' tak akan menoleransi upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Instruksi itu berulang kali ia sampaikan agar segera dilaksanakan pengurus dan anggota partai.
"Seluruh kader Partai Golkar wajib mentaati hasil munaslub, memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif. Lalu, peningkatan dan harmonisasi serta sinergi antara lembaga penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan," ujar Airlangga di Gedung DPR, kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
