medcom.id, Jakarta: Pembangunan dari pinggiran Indonesia merupakan salah satu cita-cita yang dimiliki Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewujudkan niat itu dengan mengirim llusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke perbatasan.
"Dalam memperkuat SDM pemerintahan di perbatasaan, Kemendagri menugaskan Alumni IPDN untuk ditempatkan pada kawasan perbatasan," kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Minggu 22 Oktober 2017.
Sejak 2016, Kemendagri memiliki kebijakan tersendiri untuk mendukung program Nawacita Jokowi - JK. Lulusan IPDN ditempatkan ke pelosok perbatasan, dan berbeda dengan lulusan sebelumnya yang dikembalikan ke daerah masing-masing. Kawasan perbatasan, daerah terpencil dan wilayah terluar Indonesia menjadi sasaran penempatan para purna praja.
Tjahjo berharap melalui ilmu pemerintahan di IPDN, para lulusan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah kerja masing-masing. Khususnya dalam melayani publik melalui tata pengelolaan pemerintahan yang membumi. Kebijakan pengiriman alumni IPDN ke-13 (tiga belas) provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga, telah dimulai sejak hari Minggu 22 Oktober 2017.
Prosesi ini diawali dengan mengirimkan 41 alumni ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. "Serah terima purna praja dilakukan oleh pejabat Kemendagri kepada Kepala Daerah atau pejabat Pemprov setempat," kata Tjahjo.
Serah terima dilanjutkan ke 12 provinsi lainnya pada Senin 23 Oktober 2017 secara serentak. Provinsi-provinsi itu yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
Penempatan ini sebagai komitmen praja ketika mendaftar dan sah sebagai praja di IPDN. Mereka disumpah mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara.
Berikut jumlah personil yang ditempatkan ke provinsi-provinsi dimaksud: NAD menerima 67 orang, Sumatera Utara sebanyak 87 orang, Riau sebanyak 95 personil, Kepulauan Riau sejumlah 75 orang, Kalimantan Barat berjumlah 89 orang, Kalimantan Timur sebanyak 51 orang, Sulawesi Utara sebanyak 61 personil, Nusa Tenggara Timur sejumlah 125 orang, Maluku mendapatkan 63 personil, Maluku Utara dengan jumlah personil 41 orang, dan Papua sebanyak 119 orang, serta 47 orang ditempatkan di Papua Barat.
medcom.id, Jakarta: Pembangunan dari pinggiran Indonesia merupakan salah satu cita-cita yang dimiliki Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewujudkan niat itu dengan mengirim llusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke perbatasan.
"Dalam memperkuat SDM pemerintahan di perbatasaan, Kemendagri menugaskan Alumni IPDN untuk ditempatkan pada kawasan perbatasan," kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Minggu 22 Oktober 2017.
Sejak 2016, Kemendagri memiliki kebijakan tersendiri untuk mendukung program Nawacita Jokowi - JK. Lulusan IPDN ditempatkan ke pelosok perbatasan, dan berbeda dengan lulusan sebelumnya yang dikembalikan ke daerah masing-masing. Kawasan perbatasan, daerah terpencil dan wilayah terluar Indonesia menjadi sasaran penempatan para purna praja.
Tjahjo berharap melalui ilmu pemerintahan di IPDN, para lulusan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah kerja masing-masing. Khususnya dalam melayani publik melalui tata pengelolaan pemerintahan yang membumi. Kebijakan pengiriman alumni IPDN ke-13 (tiga belas) provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga, telah dimulai sejak hari Minggu 22 Oktober 2017.
Prosesi ini diawali dengan mengirimkan 41 alumni ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. "Serah terima purna praja dilakukan oleh pejabat Kemendagri kepada Kepala Daerah atau pejabat Pemprov setempat," kata Tjahjo.
Serah terima dilanjutkan ke 12 provinsi lainnya pada Senin 23 Oktober 2017 secara serentak. Provinsi-provinsi itu yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
Penempatan ini sebagai komitmen praja ketika mendaftar dan sah sebagai praja di IPDN. Mereka disumpah mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara.
Berikut jumlah personil yang ditempatkan ke provinsi-provinsi dimaksud: NAD menerima 67 orang, Sumatera Utara sebanyak 87 orang, Riau sebanyak 95 personil, Kepulauan Riau sejumlah 75 orang, Kalimantan Barat berjumlah 89 orang, Kalimantan Timur sebanyak 51 orang, Sulawesi Utara sebanyak 61 personil, Nusa Tenggara Timur sejumlah 125 orang, Maluku mendapatkan 63 personil, Maluku Utara dengan jumlah personil 41 orang, dan Papua sebanyak 119 orang, serta 47 orang ditempatkan di Papua Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DRI)
