Jangan Biarkan Polisi Bekerja Sendiri

    Konflik Sampang merupakan kekerasan sektarian antara kelompok syiah dan sunni yang begitu menyedot perhatian publik baik dalam dan luar negeri. Tidak kurang media asing seperti Radio Australia dan BBC ikut memberitakan dan mengulas pertikaian di salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura tersebut.     Masih di Provinsi Jawa Timur, konflik yang melibatkan syiah-sunni sebenarnya juga terjadi di Bangil, Pasuruan. Namun, dengungnya tidak sekencang Konflik Sampang. Bila kita mencari di mesin pencarian Google dengan memasukkan kata ‘Konflik Sampang’, muncul sekitar 353.000 hasil. Lalu bila memasukkan kata ‘Konflik Bangil’, muncul sekitar 59.400 hasil.     Hasil pencarian di atas merupakan gambaran betapa berbedanya ekspose dua konflik yang sama-sama terjadi di sebelah timur Pulau Jawa dan melibatkan kelompok syiah-sunni. Penyebabnya tentu bisa bermacam-macam. Namun, bila membaca Buku ‘Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia’ dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik di Bangil lebih mudah diatasi oleh aparat keamanan (polisi) ketimbang di Sampang sehingga menyebabkan kasus di wilayah Sampang menjadi lebih sering diangkat ke permukaan.     Buku ini merupakan hasil penelitian Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD) Paramadina bekerja sama dengan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gajah Mada. Kedua lembaga itu mendapat sokongan dari The Asia Foundation sebuah organisasi non-pemerintah dan non-profit yang berkomitmen pada pengembangan wilayah Asia-Pasifik yang damai, sejahtera, adil, dan terbuka.     Yang dimaksud dengan pemolisian konflik agama adalah tindakan aparat kepolisian dalam menangani suatu peristiwa atau insiden konflik agama (hal. 13). Lalu kenapa pemolisian di Bangil lebih berhasil ketimbang di Sampang? Padahal, kepolisian merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki satu garis komando dari pusat hingga ke daerah untuk melaksanakan penetrative authority (wewenang memaksa) berdasarkan hukum positif oleh konstitusi negara demi kepentingan umum.     Dari hasil penelitian terungkap bahwa penyebab kegagalan pemolisian di Sampang terletak pada pilihan strategi pihak-pihak yang bertikai. Ketika insiden terbesar 26 Agustus 2012 pecah, polisi tidak pernah melakukan tindakan seperti melepaskan tembakan peringatan atau penggunaan senjata untuk melumpuhkan pihak-pihak yang bertarung. Ini menyebabkan pihak yang kuat dapat merealisasikan keinginannya yaitu membakar sebanyak mungkin rumah supaya penghuni terusir karena mereka yakin polisi tidak akan mengambil tindakan represi (hal. 133).     Namun, upaya untuk menangani Konflik Sampang sejatinya bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian. Pemerintah daerah dinilai lemah dalam melakukan pencegahan. Buku ini juga menyuarakan kegundahan polisi yang menyayangkan tindakan Bupati Sampang karena dalam beberapa kesempatan tidak meredakan ketegangan tetapi malah memperparahnya.     Di sini polisi tidak dilihat sebagai pihak yang berdiri otonom, tetapi sebagai bagian pemerintah. Selain faktor Bupati Sampang, peran Kementerian Keagamaan juga dinilai terbatas bahkan cenderung memihak salah satu pihak yang bertikai. Polisi bahkan terkesan bekerja sendirian setelah Menteri Agama RI Suryadharma Ali menyatakan bahwa kekerasan di Sampang bukan konflik agama. Pernyataan yang disampaikan Suryadharma dalam kunjungan kilat ke tempat pengungsian Syiah di GOR Sampang setelah Insiden 26 Agustus 2012 hendak menyiratkan bahwa Konflik Sampang bukan wewenangnya.          Bagaimana dengan pemolisian di Bangil? Dari hasil penelitian terungkap bahwa polisi berhasil meredam provokasi sepihak kelompok anti-syiah yang dilakukan berulang kali. Keberhasilan tersebut terletak pada beberapa strategi pemolisian. Misalnya polisi selalu melakukan komunikasi dan kerja sama terus menerus sebelum, ketika, dan setelah insiden berlangsung.          Dalam strategi koordinasi dan kerja sama, polisi tidak bekerja sendirian sehingga memberikan pesan jelas bahwa konflik sektarian di Bangil merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan oleh semua pihak. Faktor keberhasilan lain dalam pemolisian konflik di Bangil ialah penempatan petugas dalam waktu lama alias tidak merotasi atau memutasi. Petugas kemudian melakukan pendekatan ‘go native’ (pengetahuan lokal).            Strategi pemolisian menjadi lebih ringan karena kelompok yang bertikai YAPI dan Aswaja bersedia bekerja sama dengan polisi. Di samping itu, ada banyak pihak yang mengawal terciptanya suasana kondusif mulai dari media massa, FKUB, DPRD tingkat II, pemerintah daerah, tokoh agama dan organisasi keagamaan serta tokoh masyarakat yang tergabung dalam Muspida.     Buku ini tidak hanya membahas dan membedah konflik sektarian syiah-sunni. Pemolisian konflik anti-Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan, dan Cikeusik, Pandeglang, juga menjadi bahan penelitian. Kesemuanya masuk Bagian II yakni Pemolisian Konflik Sektarian. Di Bagian III, para peneliti menguak pemolisian konflik tempat ibadat seperti HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi, GKI Yasmin, Bogor Barat, Bogor, Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang, dan Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende.           Di bagian penutup atau Bagian IV, para peneliti menulis tentang pelajaran dari delapan kasus serta kesimpulan serta memberikan rekomendasi. Buku ini penting dibaca oleh pemerintah, pemimpin organisasi agama, pengelola media massa. Polisi memerlukan kemitraan dari semua pihak agar sengketa terkait agama tidak berujung kekerasan. (Irvan Liberty Williams, Mahasiswa Pascasarjana Komunikasi Politik Universitas Paramadina) Keterangan Buku: Judul: Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia Penulis: Rizal Panggabean, Ihsan Ali-Fauzi, dan kawan-kawan Penerbit: Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD) Paramadina bekerja sama dengan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gajah Mada dan The Asia Foundation. Cetakan I: Januari 2014 Halaman: vii + 368 halaman