medcom.id, Jakarta: Ketua DPR Ade Komarudin meminta para menteri tidak saling sindir di ranah publik. Dia mengimbau perseteruan antarmenteri diselesaikan di rapat kabinet.
"Dampaknya ya enggak bagus. Saya cuma bisa mengimbau. Sebaiknya kalau keputusan sudah diputuskan bersama-sama di kabinet, tidak boleh berdebat di publik. Kalau mau berdebat dalam rapat kabinet," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Ade tidak mempersoalkan adanya perbedaan pendapat. Sebab dengan adanya perbedaan pendapat menjadikan sebuah keputusan menjadi lebih baik.
Namun demikian, Ade berharap perseteruan menteri dapat segera diselesaikan. Sehingga, kabinet dapat terlihat kompak dalam mengatasi permasalahan bangsa.
"Jangan alergi dengan perbedaan pendapat. Untuk mencapai sesuatu yang baik kebijakan apapun, bersilang pendapat itu boleh. Yang enggak boleh dilakukan itu yang nihil-nihil dijadikan isu," ujar dia.
Sejumlah menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi tengah berseteru di media sosial. Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menko Maritim Rizal Ramli terkait pengelolaan blok gas Masela.
Selisih paham juga terjadi antara Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Keduanya adu mulut terkait keterlambatan Marwan saat terbang dengan Garuda Indonesia.
Presiden Joko Widodo prihatin melihat para pembantunya kerap saling serang. Apalagi, silang kata di antara mereka tak jarang melebar sampai ke ranah publik.
"Presiden tidak happy," kata Juru Bicara Presiden Johan Budi.
Menurut Johan, Presiden acap kali mengingatkan para menteri menghindari perang kata-kata di media sosial. Presiden mau perdebatan sesama menteri hanya terjadi di forum terbatas.
"Perdebatan itu hanya ada di ruang rapat terbatas atau rapat kabinet dan ini sudah pernah disampaikan presiden dengan bahasa jangan gaduh di luar," jelas dia.
Johan menegaskan, menteri adalah pembantu presiden sehingga tak elok menyampaikan kebijakan mendahului Presiden. Johan menyebut, Presiden Jokowi tidak akan tinggal diam. Menteri terkait segera dipanggil ke Istana dalam waktu dekat.
"Kembali memposisikan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Disampaikan juga bahwa segera dimintai penjelasan," ujar mantan Plt Pimpinan KPK ini.
medcom.id, Jakarta: Ketua DPR Ade Komarudin meminta para menteri tidak saling sindir di ranah publik. Dia mengimbau perseteruan antarmenteri diselesaikan di rapat kabinet.
"Dampaknya ya enggak bagus. Saya cuma bisa mengimbau. Sebaiknya kalau keputusan sudah diputuskan bersama-sama di kabinet, tidak boleh berdebat di publik. Kalau mau berdebat dalam rapat kabinet," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Ade tidak mempersoalkan adanya perbedaan pendapat. Sebab dengan adanya perbedaan pendapat menjadikan sebuah keputusan menjadi lebih baik.
Namun demikian, Ade berharap perseteruan menteri dapat segera diselesaikan. Sehingga, kabinet dapat terlihat kompak dalam mengatasi permasalahan bangsa.
"Jangan alergi dengan perbedaan pendapat. Untuk mencapai sesuatu yang baik kebijakan apapun, bersilang pendapat itu boleh. Yang enggak boleh dilakukan itu yang nihil-nihil dijadikan isu," ujar dia.
Sejumlah menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi tengah berseteru di media sosial. Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menko Maritim Rizal Ramli terkait pengelolaan blok gas Masela.
Selisih paham juga terjadi antara Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Keduanya adu mulut terkait keterlambatan Marwan saat terbang dengan Garuda Indonesia.
Presiden Joko Widodo prihatin melihat para pembantunya kerap saling serang. Apalagi, silang kata di antara mereka tak jarang melebar sampai ke ranah publik.
"Presiden tidak
happy," kata Juru Bicara Presiden Johan Budi.
Menurut Johan, Presiden acap kali mengingatkan para menteri menghindari perang kata-kata di media sosial. Presiden mau perdebatan sesama menteri hanya terjadi di forum terbatas.
"Perdebatan itu hanya ada di ruang rapat terbatas atau rapat kabinet dan ini sudah pernah disampaikan presiden dengan bahasa jangan gaduh di luar," jelas dia.
Johan menegaskan, menteri adalah pembantu presiden sehingga tak elok menyampaikan kebijakan mendahului Presiden. Johan menyebut, Presiden Jokowi tidak akan tinggal diam. Menteri terkait segera dipanggil ke Istana dalam waktu dekat.
"Kembali memposisikan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Disampaikan juga bahwa segera dimintai penjelasan," ujar mantan Plt Pimpinan KPK ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
