Istana Benarkan Kapolri Bakal Rekrut Pegawai KPK yang Dipecat

Jakarta: Istana Kepresidenan membenarkan rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, mengatakan Kapolri sudah meminta izin Kepala Negara. "Karena yang menyatakan informasi tersebut kepada publik adalah Kapolri, maka dapat dikatakan informasi tersebut sahih," kata Fadjroel dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Selasa, 28 Sepember 2021. Fadjroel menyatakan rencana Kapolri merekrut pegawai KPK yang akan diberhentikan per 30 September itu untuk menyelesaikan persolan yang terjadi. Kisruh alih status pegawai KPK yang berujung pemecatan 56 pegawai sudah berlangsung berbulan-bulan. "Sebuah upaya baik untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, humanis, dan dialogis," ujar Fadjroel. Ia mengatakan Presiden Jokowi menghormati kesopanan dalam ketatanegaraan. Presiden menghormati Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang sudah mengeluarkan putusan terkait masalah TWK. Baca: Kapolri Ingin Tarik 56 Pegawai KPK yang Gagal TWK Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan bakal menarik 56 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK menjadi ASN di Polri. Ia megatakan sudah bersurat ke Presiden Jokowi dan usulan itu disetujui. "Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," kata Listyo menyampaikan rencana itu saat kunjungan kerja di Papua, Selasa, 28 September 2021. Listyo mengatakan alasan rencana perekrutan pegawai KPK itu untuk memperkuat organisasi Polri khususnya penanganan korupsi. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara untuk mendiskusikan proses maupun menentukan mekanismenya.