Jakarta: Pemerintah bertekad mempercepat vaksinasi mencegah memburuknya lonjakan kasus positif covid-19. Namun, pemantauan disiplin protokol kesehatan (prokes) masyarakat diminta tak boleh lengah.
"Bukan kah ledakan-ledakan kasus positif covid-19 selalu diawali dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah?" kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) dalam keterangan tertulis, Minggu, 27 Juni 2021.
Menurut Rerie, masalah yang dihadapi Indonesia saat ini berasal dari hulu. Hal yang dimaksud yakni terkait kepatuhan masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan pengendalian covid-19 dan prokes.
Kurangnya kedisiplinan di sektor itu berdampak pada hilir. Yakni, seperti kekurangan ruang isolasi, ICU, dan kekurangan tabung oksigen.
Baca: 3 Alasan yang Bikin PPKM Mikro 'Macet' di Pelaksanaan
"Kegiatan yang gencar diwujudkan para pemangku kepentingan di daerah saat ini adalah berbagai upaya memenuhi kebutuhan di hilir dari proses pengendalian covid-19," ucap Rerie.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini menilai upaya menanggulangi berbagai krisis di sektor hulu dalam pengendalian covid-19 di Tanah Air dinantikan. Pemangku kepentingan mesti konsisten melakukan pemantauan disiplin prokes di tingkat masyarakat.
Rerie menuturkan saat ini masih terjadi pemahaman yang sesat terkait covid-19. Sehingga, sejumlah kelompok masyarakat abai terhadap kebijakan pengendalian covid-19.
"Terus bermunculannya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan pengendalian covid-19, berpotensi menggagalkan upaya memutus rantai penyebaran covid-19 di tengah masyarakat," kata Rerie.
Dia mendorong evaluasi di sektor kebijakan mendisplinkan publik. Formula kebijakan yang dimutakhirkan bakal meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap situasi pandemi covid-19.
"Masyarakat perlu pemahaman yang utuh terhadap kebijakan pengendalian covid-19 yang diterapkan pemerintah, agar bisa berpartisipasi aktif dalam pengendalian covid-19 di Tanah Air," ujar Rerie.
Jakarta: Pemerintah bertekad mempercepat vaksinasi mencegah memburuknya lonjakan kasus positif covid-19. Namun, pemantauan disiplin
protokol kesehatan (prokes) masyarakat diminta tak boleh lengah.
"Bukan kah ledakan-ledakan kasus positif covid-19 selalu diawali dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah?" kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) dalam keterangan tertulis, Minggu, 27 Juni 2021.
Menurut Rerie, masalah yang dihadapi Indonesia saat ini berasal dari hulu. Hal yang dimaksud yakni terkait kepatuhan masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan pengendalian
covid-19 dan prokes.
Kurangnya kedisiplinan di sektor itu berdampak pada hilir. Yakni, seperti kekurangan ruang isolasi, ICU, dan kekurangan tabung oksigen.
Baca:
3 Alasan yang Bikin PPKM Mikro 'Macet' di Pelaksanaan
"Kegiatan yang gencar diwujudkan para pemangku kepentingan di daerah saat ini adalah berbagai upaya memenuhi kebutuhan di hilir dari proses pengendalian covid-19," ucap Rerie.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini menilai upaya menanggulangi berbagai krisis di sektor hulu dalam pengendalian covid-19 di Tanah Air dinantikan. Pemangku kepentingan mesti konsisten melakukan pemantauan disiplin prokes di tingkat masyarakat.
Rerie menuturkan saat ini masih terjadi pemahaman yang sesat terkait covid-19. Sehingga, sejumlah kelompok masyarakat abai terhadap kebijakan pengendalian covid-19.
"Terus bermunculannya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan pengendalian covid-19, berpotensi menggagalkan upaya memutus rantai penyebaran covid-19 di tengah masyarakat," kata Rerie.
Dia mendorong evaluasi di sektor kebijakan mendisplinkan publik. Formula kebijakan yang dimutakhirkan bakal meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap situasi pandemi covid-19.
"Masyarakat perlu pemahaman yang utuh terhadap kebijakan pengendalian covid-19 yang diterapkan pemerintah, agar bisa berpartisipasi aktif dalam pengendalian covid-19 di Tanah Air," ujar Rerie.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
