Wapres Instruksikan Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta seluruh kantor pemerintahan mengutamakan keterbukaan informasi publik dalam bekerja. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam penganugerahan informasi badan publik periode 2021 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).   "Semua badan publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi," kata Ma'ruf melalui keterangan tertulis, Selasa, 26 Oktober 2021. Baca: BI Raih Predikat Badan Publik Informatif 2021 Wapres mengatakan keterbukaan informasi dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Mereka berhak mengetahui semua pekerjaan pejabat publik secara transparan. "Ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis," ujar Ma'ruf. Wapres juga menyebut hak masyarakat untuk mengetahui informasi transparan dari kantor pemerintahan diatur dalam Undang-Undang (UU). Hal itu merupakan bagian dari sistem demokrasi yang selama ini dianut Indonesia. "Prinsip keterbukaan informasi sebagai perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif," tutur Ma'ruf. Dia juga meminta seluruh kantor pemerintahan terbuka dengan kritik dan saran dari masyarakat. Ma'ruf tidak mau ada pejabat yang menanggapi kritik maupun saran dari masyarakat secara berlebihan. Selain itu, Ma'ruf juga meminta seluruh kantor pemerintahan di Indonesia memaksimalkan cara penyampaian informasi ke publik. Dia ingin seluruh kantor pemerintahan di Indonesia memutar otak untuk membuat penyaluran informasi ke publik bisa efektif dan efisien. "Komitmen ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh badan publik, untuk terus mengembangkan informasi baru agar masyarakat dan bangsa kita semakin cerdas dan lebih memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah," ucap Ma'ruf.