Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama aktivis buruh memberikan rapor merah setelah mengevaluasi kinerja ketenagakerjaan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Evaluasi kebijakan ini mengukur dari janji kampanye, politik hukum, dan penegakan hukum.
Wakil Ketua Bidnaker DPP PKS Indra menyampaikan alat ukur objektif dari sejumlah parameter tersebut. Penilaian ini juga disepakati Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja (Bidnaker) DPP PKS Indra, Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM) Arif Minardi, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat yang hadir dalam diskusi.
"Setiap tahun kami dari PKS melakukan evaluasi, dan setiap tahun pula kita belum pernah membuat rapor rezim Jokowi tidak merah," kata Indra lewat keterangan tertulis, Minggu, 7 Januari 2024.
Rapor ketenagakerjaan rezim Jokowi-Ma'ruf Amin juga tak membaik dari tahun ke tahun. Dia mengajak rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya untuk mewujudkan perubahan dengan memilih pasangan calon presiden-wakil presiden yang berpihak kepada buruh.
Serikat buruh nilai kebijakan jauh dari harapan
Rapor merah pemerintaha Jokowi-Ma'ruf dari PKS ini tak jauh berbeda dari penilaian perwakilan serikat buruh yang hadir Ktua FSP LEM Arif Minardi menilai capaian kebijakan Jokowi untuk buruh masih jauh dari harapan.
"Jadi menurut saya sudah sangat parah. Harusnya kita menggelari (Jokowi) Bapak Upah Murah, bapak yang menyengsarakan buruh," ungkap Arif.
Ketua Umum SPN Djoko Heriyono mengungkapkan tentang pemerintahan Jokowi yang tidak memperhatikan hak dan melindungi 55 juta buruh.
"Maka saya berani membuat pernyataan bahwa selama 10 tahun, yang sekarang tinggal 7 bulan lagi, itu rapornya merah," ujarnya.
Ketua KSPSI Jumhur Hidayat pun memberikan rapor merah dengan menyoroti turunnya industri dan banyaknya hukum pro oligarki yang dikeluarkan pemerintah.
Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama aktivis buruh memberikan rapor merah setelah mengevaluasi kinerja ketenagakerjaan pemerintahan Joko Widodo (
Jokowi). Evaluasi kebijakan ini mengukur dari janji kampanye, politik hukum, dan penegakan hukum.
Wakil Ketua Bidnaker DPP PKS Indra menyampaikan alat ukur objektif dari sejumlah parameter tersebut. Penilaian ini juga disepakati Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja (Bidnaker) DPP PKS Indra, Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM) Arif Minardi, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat yang hadir dalam diskusi.
"Setiap tahun kami dari PKS melakukan evaluasi, dan setiap tahun pula kita belum pernah membuat rapor rezim Jokowi tidak merah," kata Indra lewat keterangan tertulis, Minggu, 7 Januari 2024.
Rapor ketenagakerjaan rezim Jokowi-Ma'ruf Amin juga tak membaik dari tahun ke tahun. Dia mengajak rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya untuk mewujudkan perubahan dengan memilih pasangan calon presiden-wakil presiden yang berpihak kepada buruh.
Serikat buruh nilai kebijakan jauh dari harapan
Rapor merah pemerintaha Jokowi-Ma'ruf dari PKS ini tak jauh berbeda dari penilaian perwakilan serikat buruh yang hadir Ktua FSP LEM Arif Minardi menilai capaian kebijakan Jokowi untuk buruh masih jauh dari harapan.
"Jadi menurut saya sudah sangat parah. Harusnya kita menggelari (Jokowi) Bapak
Upah Murah, bapak yang menyengsarakan buruh," ungkap Arif.
Ketua Umum SPN Djoko Heriyono mengungkapkan tentang pemerintahan Jokowi yang tidak memperhatikan hak dan melindungi 55 juta buruh.
"Maka saya berani membuat pernyataan bahwa selama 10 tahun, yang sekarang tinggal 7 bulan lagi, itu rapornya merah," ujarnya.
Ketua KSPSI Jumhur Hidayat pun memberikan rapor merah dengan menyoroti turunnya industri dan banyaknya hukum pro oligarki yang dikeluarkan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
