Jakarta: Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai terdapat konsekuensi dari penambahan kementerian. Gerak 'Negara' bisa terhambat dan tidak lincah dalam menggodok kebijakan.
"Negara tidak lincah karena penyakit kita ego sektoral, itu sulitnya disitu," kata Trubus kepada Medcom.id, Selasa, 7 Mei 2024.
Kementerian yang terlalu banyak dipandang menyulitkan dalam menerbitkan sebuah aturan kebijakan. Karena, harus melibatkan kementerian terkait.
Dia mencontohkan ketika beberapa kementerian menggodok peraturan pemerintah (PP). Pembahasan beleid diyakini bakal molor karena kementerian punya kepentingan masing-masing.
"Misalnya mengeluarkan PP dikeluarkan melalui proses pembahasan antarkementerian, nah itu kementerian punya kepentingan sendiri-sendiri, itu lama keluar nya, PP itu bertahun-tahun. Kalau pun keluar enggak bisa dipahami," ucap Trubus.
Kondisi itu, kata Trubus, pernah terjadi ketika polemik Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait kebijakan dan pengaturan barang bawaan penumpang. Aturan itu dibahas lintas kementerian.
"Contoh Permendag, kasus bea cukai kena pajak itu kan dibahas kementerian perdagangan, perindustrian, keuangan, bea cukai," ucap Trubus.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, merespons isu bertambahnya jumlah kementerian menjadi 40 pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai dalam konteks kenegaraan penambahan kementerian itu bagus.
"Jadi kita enggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Jakarta: Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai terdapat konsekuensi dari penambahan
kementerian. Gerak 'Negara' bisa terhambat dan tidak lincah dalam menggodok kebijakan.
"Negara tidak lincah karena penyakit kita ego sektoral, itu sulitnya disitu," kata Trubus kepada
Medcom.id, Selasa, 7 Mei 2024.
Kementerian yang terlalu banyak dipandang menyulitkan dalam menerbitkan sebuah aturan kebijakan. Karena, harus melibatkan kementerian terkait.
Dia mencontohkan ketika beberapa kementerian menggodok peraturan pemerintah (PP). Pembahasan beleid diyakini bakal molor karena kementerian punya kepentingan masing-masing.
"Misalnya mengeluarkan PP dikeluarkan melalui proses pembahasan antarkementerian, nah itu kementerian punya kepentingan sendiri-sendiri, itu lama keluar nya, PP itu bertahun-tahun. Kalau pun keluar enggak bisa dipahami," ucap Trubus.
Kondisi itu, kata Trubus, pernah terjadi ketika polemik
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait kebijakan dan pengaturan barang bawaan penumpang. Aturan itu dibahas lintas kementerian.
"Contoh Permendag, kasus bea cukai kena pajak itu kan dibahas kementerian perdagangan, perindustrian, keuangan, bea cukai," ucap Trubus.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, merespons isu bertambahnya jumlah kementerian menjadi 40 pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai dalam konteks kenegaraan penambahan kementerian itu bagus.
"Jadi kita enggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
