Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak menyoal pembentukan presidential club. Wadah berkumpulnya para Kepala Negara Indonesia itu disebut untuk melakukan lobi-lobi tertentu.
"Sebagai wadah informal, presidential club bisa saja menjadi tempat untuk melakukan lobi atau pertemuan informal. Hal ini sah-sah saja dilakukan oleh Presiden," kata Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, melalui keterangan tertulis, Senin, 6 Mei 2024.
Dia mengatakan presiden terpilih memiliki hak bertemu dengan berbagai pihak. Termasuk, bertemu pemimpin terdahulu untuk meminta berbagai masukan demi kepentingan bangsa.
Anggota Komisi I DPR itu mengatakan bahwa untuk wadah formal sejatinya sudah ada, yakni Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Anggotanya secara eksplisit juga ditunjuk oleh presiden.
Wantimpres, kata Muzammil, menggantikan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada masa orde baru. Pasalnya, DPA dinilai kurang fleksibel dalam peran sebagai mitra penasihat presiden.
"Wantimpres dibentuk di bawah kewenangan Presiden. Wantimpres berbeda dengan lembaga DPA yang sebelumnya dianggap setara dengan lembaga kepresidenan dan sering disebut sebagai lembaga tinggi negara," ucap Muzammil.
Presidential club sejatinya sebagai forum agar para pemimpin terdahulu dapat bertemu secara rutin. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menginginkan para pemimpin di Indonesia bisa guyub untuk memajukan sebuah bangsa.
Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan presidential club bukanlah institusi, melainkan istilah.
"Presidensial Club itu istilah saya saja, bukan institusi. Esensinya Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Sehingga terjaga silaturahim kebangsaannya dan menjadi teladan bagi kita semua," ujar Dahnil saat dikonfirmasi, Jumat, 3 Mei 2024.
Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (
PKS) tak menyoal pembentukan
presidential club. Wadah berkumpulnya para Kepala Negara Indonesia itu disebut untuk melakukan lobi-lobi tertentu.
"Sebagai wadah informal,
presidential club bisa saja menjadi tempat untuk melakukan lobi atau pertemuan informal. Hal ini sah-sah saja dilakukan oleh Presiden," kata Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, melalui keterangan tertulis, Senin, 6 Mei 2024.
Dia mengatakan presiden terpilih memiliki hak bertemu dengan berbagai pihak. Termasuk, bertemu pemimpin terdahulu untuk meminta berbagai masukan demi kepentingan bangsa.
Anggota Komisi I DPR itu mengatakan bahwa untuk wadah formal sejatinya sudah ada, yakni Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Anggotanya secara eksplisit juga ditunjuk oleh presiden.
Wantimpres, kata Muzammil, menggantikan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada masa orde baru. Pasalnya, DPA dinilai kurang fleksibel dalam peran sebagai mitra penasihat presiden.
"Wantimpres dibentuk di bawah kewenangan Presiden. Wantimpres berbeda dengan lembaga DPA yang sebelumnya dianggap setara dengan lembaga kepresidenan dan sering disebut sebagai lembaga tinggi negara," ucap Muzammil.
Presidential club sejatinya sebagai forum agar para pemimpin terdahulu dapat bertemu secara rutin. Presiden terpilih periode 2024-2029
Prabowo Subianto menginginkan para pemimpin di Indonesia bisa guyub untuk memajukan sebuah bangsa.
Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan presidential club bukanlah institusi, melainkan istilah.
"Presidensial Club itu istilah saya saja, bukan institusi. Esensinya Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Sehingga terjaga silaturahim kebangsaannya dan menjadi teladan bagi kita semua," ujar Dahnil saat dikonfirmasi, Jumat, 3 Mei 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
