Antrean penumpang pesawat menumpuk di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (Foto: Istimewa)
Antrean penumpang pesawat menumpuk di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (Foto: Istimewa)

Legislator Desak Pemerintah Hentikan Relaksasi PSBB di Bandara

Nasional angkasa pura ii bandara soetta berita dpr
Gervin Nathaniel Purba • 14 Mei 2020 21:47
Jakarta: Anggota Komisi V DPR Ahmad Syaikhu meminta pemerintah untuk segera menghentikan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di bandara. Hal ini menyusul terjadinya antrean penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, pada Kamis, 14 Mei 2020.
 
"Hentikan segera relaksasi PSBB di bandara, karena berpotensi menambah klaster baru kasus korona," ujar Syaikhu, dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2020.
 
Menurutnya, kejadian ini sebenarnya sudah pernah diprediksi oleh Fraksi PKS saat rapat kerja Komisi V DPR dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). PKS menentang diperbolehkannya kalangan swasta dan pebisnis untuk melakukan perjalanan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Fraksi PKS berpendapat, untuk saat ini semua rapat dapat dilakukan secara daring, dan pengiriman barang cukup menggunakan jasa kurir. Namun, ternyata pemerintah melalui Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 4 Tahun 2020 tetap melakukan pelonggaran, sehingga lonjakan penumpang tak terhindarkan.
 
"Sejak awal kami dari PKS menentang rencana relaksasi ini. Sebab pasti akan ada lonjakan. Ternyata betul terjadi," kata Syaikhu.
 
Kejadian ini membuktikan ketidaksiapan dan kurangnya koordinasi di jajaran pemerintahan. Seharusnya lonjakan penumpang ini telah diprediksi.
 
"Jelas ini tidak ada koordinasi dan kesiapan. Berantakan," kata mantan Wali Kota Bekasi itu.
 
Sebelum Surat Edaran tersebut efektif diberlakukan, menurut Syaikhu, jajaran pemerintahan harus melakukan koordinasi terlebih dahulu terkait teknis pelaksanaannya. Bila perlu, pemeriksaan berkas-berkas tersebut dilakukan secara daring dan pada saat antrean di bandara disediakan petugas yang cukup untuk memastikan berjalannya aturan PSBB.
 
Bercermin dari kejadian ini, apabila pemerintah tidak segera berkoordinasi dan tidak bisa memastikan berlakunya PSBB di bandara, stasiun, dan terminal, Syaikhu mendesak agar Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Nomor 4 Tahun 2020 dicabut.
 
Lalu terapkan aturan sesuai Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang hanya memperbolehkan perjalanan bagi operasional pemerintahan, petugas Kesehatan, dan pelayanan darurat.
 
"Jika tidak ada koordinasi dan jaminan pemberlakuan PSBB, pemerintah harus secepat mungkin mencabut surat edaran gugus tugas," katanya.
 
Seperti diketahui, pemerintah melalui Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 terkait Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, memungkinkan pegawai swasta melakukan perjalanan melintasi wilayah PSBB.
 
Surat Edaran ini memberikan pelonggaran dibandingkan dengan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang hanya memperbolehkan perjalanan bagi operasional pemerintahan, petugas kesehatan, pemulangan WNI dari luar negeri, dan pelayanan darurat (orang sakit dan jenazah).
 
Akibatnya, calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta membludak, dan mereka harus berdesak-desakan menunggu giliran untuk mengumpulkan syarat berpergian.
 
Menurut Kabid Humas Ditjen Perhubungan Udara Budi Prayitno, antrian terjadi karena petugas kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soetta tak mampu mengimbangi banyaknya penumpang. Kerumunan yang tampak pada foto juga terlihat tidak menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena tidak ada petugas yang mengatur.

 

(ROS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif