Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Izin TNI Ikut Melibas Teroris Nyangkut di DPR

Nasional terorisme
Candra Yuri Nuralam • 19 Mei 2020 15:46
Jakarta: Persetujuan terhadap peraturan presiden (perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme tertahan di DPR. Pemerintah tak bisa mengesahkan peraturan itu tanpa persetujuan DPR.
 
"Perpres harus dikonsultasikan dengan DPR dan tidak bisa diputuskan sepihak oleh Presiden (Joko Widodo)," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.
 
Menurut dia, peraturan ini sudah diusulkan sejak September 2019 kepada DPR. Namun, DPR masih berdiskusi untuk meneruskan perpres itu. Sementara itu, pemerintah enggan ikut campur dengan urusan di DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya tidak tahu bagaimana mekanisme DPR dalam pembahasan raperpres (rancangan perpres) ini, apa akan dimungkinkan rapat dengar pendapat (RPD) dan sebagainya? Tapi prinsipnya dari pemerintah ingin supaya perpres ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin," ujar Rumadi.
 
Rumadi mengatakan keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme di Indonesia sangat dibutuhkan. Hal itu sudah diatur dalam tugas dan fungsi TNI di Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
 
"Di situ disebut tugas TNI untuk mengatasi terorisme sebagai tugas selain perang itu berdasarkan keputusan politik negara," ujar Rumadi.
 
Pelibatan TNI untuk memberantas terorisme juga terdapat pada Pasal 43I UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU. Aturan itu menekankan TNI bisa mengatasi terorisme dalam operasi militer selain perang.
 
Baca: Draf Perpres Pelibatan TNI Belum Disetor ke Presiden
 
Meski demikian, pemerintah tetap menghargai koridor-koridor yang ada DPR. Perbincangan panjang diperlukan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam perpres tersebut.
 
"Kita ingin dapatkan masukan yang luas dari masyarakat untuk memastikan bahwa keterlibatan TNI dalam terorisme," tutur Rumadi.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif