Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Taufik Basari. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Taufik Basari. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

NasDem Lobi-Lobi Agar RUU PKS Lanjut Lagi

Nasional antikekerasan seksual RUU PKS
Cindy • 08 Juli 2020 17:55
Jakarta: Fraksi Partai NasDem tengah melobi fraksi-fraksi di DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). NasDem ingin RUU PKS masuk Prolegnas Prioritas 2021.
 
"Nanti kita akan melakukan evaluasi lagi pada bulan Oktober untuk Prolegnas 2021 dan ada beberapa anggota yang akan mendukung RUU PKS akan masuk ke prioritas 2021," kata Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem, Taufik Basari, di sebuah diskusi daring, Rabu, 8 Juli 2020.
 
Taufik menyebut status RUU PKS masih menjadi RUU inisiatif Komisi VIII DPR. Dia ingin baleid tersebut kembali menjadi usulan inisiatif Fraksi NasDem sehingga RUU dapat dievaluasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


RUU PKS awalnya merupakan usulan Fraksi NasDem. Usulan tersebut harus ditangani komisi di DPR agar dapat maju ke Prolegnas Prioritas 2020. RUU PKS tersebut akhirnya dipercayakan kepada Komisi VIII DPR.
 
"Saya pikir Komisi VIII DPR mungkin punya niatan mengajukan ini tapi ternyata di Komisi VIII sendiri tidak menemukan titik temu untuk bisa mendorong RUU PKS," jelas Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR itu.
 
Taufik berharap Komisi VIII menyerahkan RUU PKS menjadi RUU inisiatif anggota atau Fraksi NasDem. Agar pihaknya dapat mengawal, mempersiapkan naskah akademik dan draf RUU PKS untuk dibawa ke Baleg.
 
Politikus Partai NasDem itu ingin RUU PKS dapat dibahas melalui mekanisme Baleg DPR atau panitia khusus (pansus), bukan lagi komisi DPR. Sebab, isu yang dibahas dalam RUU tersebut lintas komisi.
 
Fraksi NasDem akan duduk bersama dengan fraksi lain untuk membahas pembaruan RUU PKS sebelum penentuan prolegnas 2021 pada Oktober mendatang. Permasalahan dan penolakan yang timbul dalam RUU PKS ini akan diselesaikan.
 
“Jadi kita lakukan politik akomodatif. Kalau tidak, sama saja perdebatannya akan sama kayak kaset diputar. Sama seperti periode sebelumnya,” tutup dia.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif