Jakarta: Pernyataan Bambang Widjojanto (BW) yang menyebut brutalitas demokrasi kembali dikecam. Terlebih pernyataan soal kisruh Partai Demokrat itu dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo.
Kali ini, pernyataan Kuasa Hukum DPP Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu dikecam Sekretaris Jenderal Galang Kemajuan Center Diddy Budiono. Dia menilai ada upaya yang terus mengaitkan Kepala Staf Kepresidean (KSP) Moeldoko dengan Jokowi.
"Pernyataan Bambang itu menurut saya kurang tepat, brutalisme dan sebagainya. Itu memang upaya mereka untuk mengaitkan terus pak Moeldoko, sikap politik pribadi pak Moeldoko ke Presiden. Karena kami meyakini pak Presiden cukup bijak untuk menghargai pilihan pak Moeldoko," kata Diddy lewat pernyataan resminya, Minggu 14 Maret 2021.
Dalam politik, dinamika kepengurusan termasuk pergantian ketua atau pelaksanaan KLB menurutnya merupakan hal biasa. Oleh karena itu, dia meminta agar Demokrat jangan menyerang Jokowi dengan persoalan internal partai.
“Apalagi publik pun paham Bambang Widjojanto angkat tuduhan ini untuk menekan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) agar menolak KLB (Kongres Luar Biasa," tegas Diddy.
Dia meminta agar Kemenkumham memutuskan sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku bukan hanya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang harus tunduk dan mengikuti UU Partai Politik (Parpol).
"Politik itu biasa, dari dulu selalu ada dinamika kepengurusan termasuk ketua, ada ketidakpuasan dan tejadi KLB sangat biasa. Kalau menyikapi pak Bambang, beliau tidak patutlah membuat pernyataan seperti itu," ujarnya.
Terkait dengan adanya tuntutan agar Moeldoko mundur sebagai Kepala KSP dari beberapa relawan, menurut Diddy, relawan tidak punya porsi dan hak untuk meminta Presiden Jokowi memundurkan Moeldoko.
"Kami yakin pak Moeldoko sudah memikirkan langkah politiknya sebagai pribadi," katanya.
Sebelumnya, BW sebagai kuasa hukum Demokrat meminta agar pemerintah tidak mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat dalam KLB Deli Serdang.
"Konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," kata Bambang.
Jakarta: Pernyataan Bambang Widjojanto (BW) yang menyebut brutalitas demokrasi kembali dikecam. Terlebih pernyataan soal kisruh
Partai Demokrat itu dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo.
Kali ini, pernyataan Kuasa Hukum DPP Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu dikecam Sekretaris Jenderal Galang Kemajuan Center Diddy Budiono. Dia menilai ada upaya yang terus mengaitkan Kepala Staf Kepresidean (KSP) Moeldoko dengan
Jokowi.
"Pernyataan Bambang itu menurut saya kurang tepat, brutalisme dan sebagainya. Itu memang upaya mereka untuk mengaitkan terus pak Moeldoko, sikap politik pribadi pak Moeldoko ke Presiden. Karena kami meyakini pak Presiden cukup bijak untuk menghargai pilihan pak Moeldoko," kata Diddy lewat pernyataan resminya, Minggu 14 Maret 2021.
Dalam politik, dinamika kepengurusan termasuk pergantian ketua atau pelaksanaan KLB menurutnya merupakan hal biasa. Oleh karena itu, dia meminta agar Demokrat jangan menyerang Jokowi dengan persoalan internal partai.
“Apalagi publik pun paham Bambang Widjojanto angkat tuduhan ini untuk menekan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) agar menolak KLB (Kongres Luar Biasa," tegas Diddy.
Dia meminta agar Kemenkumham memutuskan sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku bukan hanya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang harus tunduk dan mengikuti UU Partai Politik (Parpol).
"Politik itu biasa, dari dulu selalu ada dinamika kepengurusan termasuk ketua, ada ketidakpuasan dan tejadi KLB sangat biasa. Kalau menyikapi pak Bambang, beliau tidak patutlah membuat pernyataan seperti itu," ujarnya.
Terkait dengan adanya tuntutan agar Moeldoko mundur sebagai Kepala KSP dari beberapa relawan, menurut Diddy, relawan tidak punya porsi dan hak untuk meminta Presiden Jokowi memundurkan Moeldoko.
"Kami yakin pak Moeldoko sudah memikirkan langkah politiknya sebagai pribadi," katanya.
Sebelumnya, BW sebagai kuasa hukum Demokrat meminta agar pemerintah tidak mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat dalam KLB Deli Serdang.
"Konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
