Jakarta: Pembahasan peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) disarankan tak hanya dilakukan DPR bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI. Pihak lain juga harus diajak dalam upaya merealisasikan moderenisasi peralatan tempur Indonesia.
"Saya sudah mengusulkan (Komisi I) untuk melakukan rapat dengan Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) dan Bappenas (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa)," kata anggota Komisi I Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Mei 2021.
Salah satu pembahasan utama yang harus dilakukan ialah penyamaan komitmen terkait peremajaan alutsista. Hal itu dibutuhkan mengingat peremajaan alutsista tak mudah karena keterbatasan anggaran.
Setidaknya, ada dua pilihan komitmen yang harus diambil. Yakni, sebatas pengeluaran atau investasi.
Baca: Komisi I, Panglima TNI, dan KSAL Akan Bahas Kondisi Alutsista
Dia mencontohkan kondisi keuangan negara saat baru merdeka. Di tengah keterbatasan anggaran, para pendiri bangsa dinilai mampu mendatangkan alutsista yang terbaik pada eranya. Keberhasilan tersebut tak lepas dari komitmen menjaga Indonesia dari ancaman negara luar.
"Itu merupakan komitmen dari pendiri bangsa ini bahwa negara ini tidak boleh lagi diremehkan orang, kita harus menjaganya dengan investasi pertahanan yang kuat," ungkap dia.
Dia meminta agar pemyamaan komitmen ini dibutuhkan. Sebab, permasalahan pertahanan bukan semata tugas Kemhan dan TNI.
"Tapi ada juga stakeholder lain dan seluruh elemen bangsa," ujar dia.
Jakarta: Pembahasan peremajaan alat utama sistem pertahanan (
alutsista) disarankan tak hanya dilakukan
DPR bersama Kementerian Pertahanan (
Kemhan) dan TNI. Pihak lain juga harus diajak dalam upaya merealisasikan moderenisasi peralatan tempur Indonesia.
"Saya sudah mengusulkan (Komisi I) untuk melakukan rapat dengan Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) dan Bappenas (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa)," kata anggota Komisi I Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Mei 2021.
Salah satu pembahasan utama yang harus dilakukan ialah penyamaan komitmen terkait peremajaan alutsista. Hal itu dibutuhkan mengingat peremajaan alutsista tak mudah karena keterbatasan anggaran.
Setidaknya, ada dua pilihan komitmen yang harus diambil. Yakni, sebatas pengeluaran atau investasi.
Baca:
Komisi I, Panglima TNI, dan KSAL Akan Bahas Kondisi Alutsista
Dia mencontohkan kondisi keuangan negara saat baru merdeka. Di tengah keterbatasan anggaran, para pendiri bangsa dinilai mampu mendatangkan alutsista yang terbaik pada eranya. Keberhasilan tersebut tak lepas dari komitmen menjaga Indonesia dari ancaman negara luar.
"Itu merupakan komitmen dari pendiri bangsa ini bahwa negara ini tidak boleh lagi diremehkan orang, kita harus menjaganya dengan investasi pertahanan yang kuat," ungkap dia.
Dia meminta agar pemyamaan komitmen ini dibutuhkan. Sebab, permasalahan pertahanan bukan semata tugas Kemhan dan TNI.
"Tapi ada juga stakeholder lain dan seluruh elemen bangsa," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
