Jakarta: Pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan realisasi investasi IKN oleh Presiden Joko Widodo menandakan ada ketidaksesuaian kinerja pemerintah dalam mengembangkan IKN yang meleset dari target atau visi dan misi presiden.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Gusparti Gaus mengatakan adanya satgas bertujuan untuk mengintervensi tim yang sudah dibentuk sebelumnya dan melakukan percepatan.
“Berarti adanya satgas ini ada perencanaan yang tidak sesuai dengan prediksi yang direncanakan. Bagaimana tahapan, target dan waktunya itu semua pasti sudah disusun sebelumnya.Ini ada indikasi progres perencanaan di IKN tidak sesuai dengan semestinya dan perlu dilakukan percepatan,” ungkapnya, saat ditemui di gedung DPR, Selasa, 16 Mei 2023.
Keinginan Presiden untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan program yang harus terus berjalan dan bisa mengalami kemajuan berarti sebelum akhirnya pemerintahan berganti.
“Salah satu obsesinya memindahkan ibu kota. Sedangkan progresnya hari ini belum yang kemudian dibentuk satgas. Satgas ini dinilai tepat dan sesuai kebutuhan. Itu dibentuk dari ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga yang ditugaskan untuk melakukan tugas itu,” kata dia.
Guspardi menilai efisiensi pembentukan satgas tidak apple to apple jika mau dibandingkan dengan upaya presiden melakukan efisiensi sebelumnya dengan membubarkan beberapa lembaga yang dinilai tidak efisien.
“Itu bereda persoalan tidak apple to apple. Karena kalau yang dulu itu salah satu tujuannya jangan sampai ada dobel kekuasaan,” ujarnya.
Sementara itu anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera tidak mau menilai efektivitas satgas yang dibentuk sebelum melihat kinerjanya. Sehingga penting untuk DPR dan publik mengawasi kinerja tim yang ditujukan untuk mempercepat investasi pembangunan IKN.
“Kita kasih waktu yang jelas dan wewenang yang jelas. Kita lihat sebulan ini, apakah ada kemajuan,” ungkapnya.
Pembentukan satuan tugas tersebut menunjukkan ada sistem yang tidak berjalan. Satgas bisa dibentuk untuk jangka waktu terbatas dengan wewenang yang jelas. “Kita perlu sabar membangun kekuatan secara sistemik. Ini contoh buruk manajemen pemerintahan," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan realisasi investasi IKN oleh Presiden
Joko Widodo menandakan ada ketidaksesuaian kinerja pemerintah dalam mengembangkan
IKN yang meleset dari target atau visi dan misi presiden.
Anggota Komisi II
DPR Fraksi PAN Gusparti Gaus mengatakan adanya satgas bertujuan untuk mengintervensi tim yang sudah dibentuk sebelumnya dan melakukan percepatan.
“Berarti adanya satgas ini ada perencanaan yang tidak sesuai dengan prediksi yang direncanakan. Bagaimana tahapan, target dan waktunya itu semua pasti sudah disusun sebelumnya.Ini ada indikasi progres perencanaan di IKN tidak sesuai dengan semestinya dan perlu dilakukan percepatan,” ungkapnya, saat ditemui di gedung DPR, Selasa, 16 Mei 2023.
Keinginan Presiden untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan program yang harus terus berjalan dan bisa mengalami kemajuan berarti sebelum akhirnya pemerintahan berganti.
“Salah satu obsesinya memindahkan ibu kota. Sedangkan progresnya hari ini belum yang kemudian dibentuk satgas. Satgas ini dinilai tepat dan sesuai kebutuhan. Itu dibentuk dari ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga yang ditugaskan untuk melakukan tugas itu,” kata dia.
Guspardi menilai efisiensi pembentukan satgas tidak
apple to apple jika mau dibandingkan dengan upaya presiden melakukan efisiensi sebelumnya dengan membubarkan beberapa lembaga yang dinilai tidak efisien.
“Itu bereda persoalan tidak
apple to apple. Karena kalau yang dulu itu salah satu tujuannya jangan sampai ada dobel kekuasaan,” ujarnya.
Sementara itu anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera tidak mau menilai efektivitas satgas yang dibentuk sebelum melihat kinerjanya. Sehingga penting untuk DPR dan publik mengawasi kinerja tim yang ditujukan untuk mempercepat investasi pembangunan IKN.
“Kita kasih waktu yang jelas dan wewenang yang jelas. Kita lihat sebulan ini, apakah ada kemajuan,” ungkapnya.
Pembentukan satuan tugas tersebut menunjukkan ada sistem yang tidak berjalan. Satgas bisa dibentuk untuk jangka waktu terbatas dengan wewenang yang jelas. “Kita perlu sabar membangun kekuatan secara sistemik. Ini contoh buruk manajemen pemerintahan," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(END)