Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Foto: MI/M Irfan
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Foto: MI/M Irfan

Pesan Surya Paloh ke Jokowi: Presiden Harus Jaga Netralitas

Fachri Audhia Hafiez • 06 Mei 2023 10:31
Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menitipkan pesan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan. Surya Paloh berpesan agar Kepala Negara menjaga netralitas menyikapi kontestasi Pemilu 2024.
 
"Menginginkan (Jokowi netral), iya dong. Bukan sekadar menginginkan, mengharuskan bahkan," kata Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto di Jakarta dikutip Sabtu, 6 Mei 2023.
 
Sugeng mengatakan pesan itu sudah diserap Luhut dalam pertemuan dengan Surya Paloh. Pertemuan itu dilaksanakan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Mei 2023.

"Iya, tampaknya begitu (disampaikan ke Jokowi). Pak Luhut menyerap itu. Bahwa ini, itu tadi bagian dari untuk menciptakan kondusivitas," ucap Sugeng.
 
Sugeng menekankan Surya Paloh sejatinya ingin menciptakan kondusivitas dan stabilitas bangsa jelang Pemilu 2024. Surya Paloh menilai kondisi politik sedang tidak sehat.
 
Terlebih saat Surya Paloh tak diundang dalam pertemuan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) koalisi pemerintah dengan Jokowi. Padahal, Partai NasDem merupakan salah satu parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
 
"Memang Pak Surya melihat bahwa hal-hal yang selama ini berlangsung kalau diamati Pak Surya itu kurang sehat. Bahwa, bahkan disebut tidak sehat kalau caranya begini," ujar Sugeng.
 
Baca Juga: Tak Diundang Jokowi, Surya Paloh: NasDem Lagi Tidak Dianggap Koalisi Pemerintahan

Sugeng mengatakan Jokowi sebagai kepala pemerintahan harus memosisikan sebagai negarawan. Soal perbedaan sikap politik, mestinya tidak menjadi ranah Kepala Negara.
 
"Harus memosisikan sebagai negarawan gitu loh. Jadi tidak perlu, betul bahwa itu adalah hak asasi masing-masing," kata Sugeng.
 
Presiden meng-endorse figur tertentu juga dinilai tak baik. Meskipun pejabat negara punya privilege, Jokowi dinilai tak bersikap seperti itu.
 
"Intinya bagaimana mengendorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya," ujar Sugeng.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan