Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Bina Ormas Supaya Sejalan dengan Tujuannya

Cahya Mulyana • 29 November 2021 00:13
Jakarta: Keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk yang bergerak di bidang kepemudaan, dapat menjadi faktor positif bagi percepatan pembangunan bangsa Indonesia. Ormas kepemudaan memiliki potensi kepeloporan positif dalam banyak bidang kehidupan masyarakat.
 
Potensi kepeloporan ormas kepemudaan dapat berkembang dengan baik. Syaratnya mereka harus selalu dibimbing dan dibina supaya sejalan dengan tujuannya.
 
"Butuh dukungan dan kerja sama dari banyak pihak, terutama dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yang memiliki ruang lingkup kewenangan untuk membina kehidupan organisasi kemasyarakatan," ujar Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim dalam keterangan tertulis, Minggu, 28 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, fenomena terjadinya bentrok antar anggota ormas yang mengganggu rasa aman masyarakat, seharusnya bisa dihindarkan. Hal itu terjadi ketika negara hadir dengan memfasilitasi, pembinaan, dan pengarahanan yang bersifat programatik-produktif.
 
Misalnya, menjadikan ormas-ormas kepemudaan sebagai mitra strategis program pembinaan ideologi kebangsaan oleh Kemendagri dan BPIP. Selain itu, memberikan program literasi keuangan dan ekonomi digital oleh Kemenkeu dan OJK, program penciptaan interpreneur pemuda oleh Kemenkop dan UKM.
 
Selanjutnya program deradikalisasi, penguatan kewaspadaan nasional, pencegahan terorisme oleh BNPT, program pendidikan berbasis komunitas oleh Kemendikbud, dan sebagainya.
 
"Untuk kehadiran negara secara programatik tersebut, Kementerian Dalam Negeri sesuai kewenangan yang diatur undang-undang perlu mengambil inisiatif strategis, menjadi hub atau convocation sinergi lintas kementerian/lembaga negara untuk penciptaan program-program pemberdayaan ormas kepemudaan di Indonesia," paparnya.
 
Baca: Tak Boleh Arogan, Ormas Harus Taat Hukum
 
Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini mengatakan tidak optimal ketika negara mengutamakan pendekatan hukum dan keamanan terhadap ormas kepemudaan. Cara itu tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya menciptakan bom waktu.
 
"Akibatnya, setiap saat, dengan masalah-masalah sepele, dapat memicu konflik antar ormas kepemudaan yang mengganggu ketertiban masyakarat dan menimbulkan korban harta dan jiwa," terangnya.
 
Menurut dia, pendekatan hukum dan keamanan harus menjadi pilihan terakhir bagi negara dalam menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan ormas kepemudaan.
 
Sementara itu, pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean mengatakan UU Ormas telah merinci aktivitas berikut batasan-batasannya. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina sekaligus yang mengatur dan mengendalikan jalannya ormas harus melakukan fungsi kontrol.
 
"Kemendagri harus melakukan pembinaan hingga pencabutan izin atau pembubaran terhadap ormas yang justru menciptakan keributan, kegaduhan, dan kecemasan di tengah publik apalagi menimbulkan ketakutan," paparnya.
 
Dia mengatakan ormas tidak boleh dibiarkan menjadi kekuatan yang menimbulkan ketidakamanan di tengah publik. Ormas yang demikian harus dievaluasi, dibina, hingga pembekuan izin dan pembubaran.
 
Masyarakat kerap melihat tawuran antar ormas di lapangan belakangan ini. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus dan harus dilakukan pembinaan.
 
"Nah apakah fungsi pembinaan dari Kesbangpol sudah berjalan? Jika sudah dilakukan pembinaan tapi tetap melanggar aturan, menurut saya ormas apa pun itu layak dibubarkan. Kita berharap ormas justru menjadi pelindung masyarakat, membantu pemerintah menciptakan keamanan lingkungan, bukan justru menciptakan keributan," ujar Ferdinand.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif