Jakarta: Sebanyak 297 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bocor. Kebocoran ini diyakini berdampak pada sejumlah hal.
"Kami melihat ada beberapa potensi risiko yang akan muncul apabila kebocoran data peserta adalah benar,” kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Achmad Yurianto dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.
Pertama, berisiko mengganggu keamanan nasional. Sebab, ada data anggota TNI dan Polri.
“Kalau benar data itu yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional maka akan semakin terlihat,” papar dia.
(Baca: BPJS Kesehatan Klaim Data Peserta Dijaga 24 Jam)
Kedua, berpengaruh terhadap reputasi BPJS Kesehatan. Apalagi, pemerintah berencana menerapkan peran jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh.
Dewas BPJS bakal memberikan rekomendasi terkait kebocoran data itu. Sehingga, perlindungan data peserta bisa lebih ketat ke depan.
“Kami segera memberikan saran nasihat kepada direksi secara tertulis, secara lisan, dan terlibat langsung dalam pertemuan terkait dengan isu data kebocoran peserta,” ujar Achmad.
Jakarta: Sebanyak 297 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (
BPJS) Kesehatan bocor.
Kebocoran ini diyakini berdampak pada sejumlah hal.
"Kami melihat ada beberapa potensi risiko yang akan muncul apabila kebocoran data peserta adalah benar,” kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Achmad Yurianto dalam rapat kerja (raker) bersama
Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.
Pertama, berisiko mengganggu keamanan nasional. Sebab, ada data anggota TNI dan Polri.
“Kalau benar data itu yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional maka akan semakin terlihat,” papar dia.
(Baca:
BPJS Kesehatan Klaim Data Peserta Dijaga 24 Jam)
Kedua, berpengaruh terhadap reputasi BPJS Kesehatan. Apalagi, pemerintah berencana menerapkan peran jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh.
Dewas BPJS bakal memberikan rekomendasi terkait kebocoran data itu. Sehingga, perlindungan data peserta bisa lebih ketat ke depan.
“Kami segera memberikan saran nasihat kepada direksi secara tertulis, secara lisan, dan terlibat langsung dalam pertemuan terkait dengan isu data kebocoran peserta,” ujar Achmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
