Jakarta: Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengeklaim telah berupaya maksimal agar tidak terjadi kebocoran data. Data peserta BPJS Kesehatan dijaga selama 24 jam.
"Menjalankan security operation center yang bekerja selama 24 jam dalam tujuh hari untuk melakukan pengamatan," ujar Ali dalam konferensi secara virtual, Selasa, 25 Mei 2021.
Ali menyebut pengamanan berlapis dilakukan sesuai ISO 27001 dan terverifikasi. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal yang mencurigakan dalam sistem data.
"Walaupun BPJS Kesehatan sudah melakukan sistem pengamanan sesuai standar yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya peretasan mengingat sangat dinamisnya dunia peretasan," tuturnya.
Dia menilai kasus peretasan tidak hanya dialami instansinya. Kasus serupa banyak terjadi di dalam negeri dan luar negeri.
"BPJS Kesehatan akan senantiasa berupaya maksimal agar data pribadi peserta dan data lainnya tetap terlindungi," jelasnya.
Baca: 279 Juta Data WNI Bocor, BPJS Kesehatan Duga Diretas
Sebelumnya, 279 juta data penduduk Indonesia mengalami kebocoran dan diperdagangkan secara online. Data ini dijual dan disebut sebagai informasi pribadi lengkap.
Informasi pribadi dalam data bocor tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, bahkan dikabarkan ada informasi menyoal jumlah gaji. Investigasi Kominfo menghasilkan kesimpulan sementara, data tersebut diduga kuat identik dengan milik BPJS Kesehatan.
Berdasarkan investigasi tersebut, Kominfo menemukan sampel data pribadi yang beredar telah diinvestigasi sejak 20 Mei 2021. Investigasi ini juga menemukan akun bernama Kotz, yang merupakan pembeli dan penjual data pribadi, atau reseller, menjual data pribadi itu di RaidForums.
Kominfo mengungkap data sampel yang ditemukan tim investigasinya tidak berjumlah satu juta seperti klaim penjual. Data yang ditemukan sebanyak 100.002.
Jakarta: Direktur Utama (Dirut)
BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengeklaim telah berupaya maksimal agar tidak terjadi kebocoran
data. Data peserta BPJS Kesehatan dijaga selama 24 jam.
"Menjalankan
security operation center yang bekerja selama 24 jam dalam tujuh hari untuk melakukan pengamatan," ujar Ali dalam konferensi secara virtual, Selasa, 25 Mei 2021.
Ali menyebut pengamanan berlapis dilakukan sesuai ISO 27001 dan terverifikasi. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal yang mencurigakan dalam sistem data.
"Walaupun BPJS Kesehatan sudah melakukan sistem pengamanan sesuai standar yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya peretasan mengingat sangat dinamisnya dunia peretasan," tuturnya.
Dia menilai kasus peretasan tidak hanya dialami instansinya. Kasus serupa banyak terjadi di dalam negeri dan luar negeri.
"BPJS Kesehatan akan senantiasa berupaya maksimal agar data pribadi peserta dan data lainnya tetap terlindungi," jelasnya.
Baca: 279 Juta Data WNI Bocor, BPJS Kesehatan Duga Diretas
Sebelumnya, 279 juta data penduduk Indonesia mengalami kebocoran dan diperdagangkan secara
online. Data ini dijual dan disebut sebagai informasi pribadi lengkap.
Informasi pribadi dalam data bocor tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, bahkan dikabarkan ada informasi menyoal jumlah gaji. Investigasi Kominfo menghasilkan kesimpulan sementara, data tersebut diduga kuat identik dengan milik BPJS Kesehatan.
Berdasarkan investigasi tersebut, Kominfo menemukan sampel data pribadi yang beredar telah diinvestigasi sejak 20 Mei 2021. Investigasi ini juga menemukan akun bernama
Kotz, yang merupakan pembeli dan penjual data pribadi, atau reseller, menjual data pribadi itu di
RaidForums.
Kominfo mengungkap data sampel yang ditemukan tim investigasinya tidak berjumlah satu juta seperti klaim penjual. Data yang ditemukan sebanyak 100.002.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
