Reshuffle Kabinet Harus Berdasarkan Kinerja, Bukan Bagi-bagi Kursi

Jakarta: Perombakan kabinet atau reshuffle berpotensi terjadi usai Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koalisi pemerintahan. Namun, reshuflle mesti berdasarkan evaluasi kinerja menteri. "Menjadi tolok ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang di-reshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 Agustus 2021. Wakil Ketua MPR itu mengingatkan konteks bagi-bagi kursi memiliki dampak terhadap kekompakan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal itu diprediksi terjadi pada penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. "Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir,” ujar Jazilul. Dia ogah menebak waktu reshuffle. Jazilul mengatakan terlalu dini membahas perombakan kabinet. "Kita tunggu saja apa yang akan diambil atau tindak lanjut dari pertemuan sore kemarin. Pertemuan itu menurut saya lebih kepada pertemuan yang sesungguhnya lama tidak dilakukan parpol koalisi, giliran bertemu kita punya teman baru (PAN),” sebut dia. Jazilul menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. Sebab, keputusan tersebut merupakan hak prerogatif presiden. "Itulah yang selama ini PKB menghormati mana yang menjadi hak prerogatifnya Presiden,” ujar dia. (Baca: Golkar Sebut Reshuffle Bukan Agenda Penting Usai PAN Masuk Koalisi)