DPR mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Foto: TV Parlemen
DPR mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Foto: TV Parlemen

DPR Sahkan Revisi UU Kejaksaan

Anggi Tondi Martaon • 07 Desember 2021 13:08
Jakarta: DPR mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Hasil pembahasan revisi UU Kejaksaan di Komisi III disepakati di rapat paripurna DPR.
 
"Apakah RUU tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat disetujui untuk menjadi undang-undang?" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Desember 2021.
 
Seluruh anggota DPR yang mengikuti rapat paripurna menjawab setuju. Pimpinan DPR kemudian mengetuk palu petanda revisi UU Kejaksaan sah menjadi UU.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Kejaksaan Adies Kadir menyampaikan ada sejumlah ketentuan yang diubah dalam pembahasan. Pertama, usia pengangkatan dan pemberhentian dengan hormat jaksa.
 
Baca: Gelar Rapat Paripurna, DPR Sahkan 5 RUU dan Prolegnas Prioritas 2022
 
Dia menyampaikan Panja menyepakati syarat usia minimal pengangkatan jaksa diubah menjadi 23 tahun. Sementara itu, batas usia maksimal pengangkatan jaksa, yaitu 30 tahun. 
 
"Penyesuaian dengan pergeseran dunia pendidikan dan semakin cepatnya dalam menyelesaikan pendidikan sarjana sekaligus memberikan kesempatan lebih panjang," kata Adies. 
 
Usia pemberhentian dengan hormat dimajukan menjadi 60 tahun. Pada aturan sebelumnya, usia pensiun jaksa, yaitu 62 tahun.
 
Terkait pemberhentian jaksa agung, panja menyepakati hal itu tetap menjadi kewenangan presiden. Masa bakti seorang jaksa agung juga disesuaikan dengan satu periode masa pemerintahan. 
 
"Hal ini untuk menegaskan bahwa presiden memiliki diskresi siapa saja yang memperkuat kabinet, salah satunya jaksa agung," ungkap dia.
 
Revisi UU Kejaksaan juga mengatur terkait pembentukan lembaga pendidikan khusus kejaksaan. Ketentuan itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Korps Adhyaksa.
 
"Pembentukan lembaga pendidikan khusus kejaksaan yang berfungsi sebagai sarana pengembangan pendidikan, profesi, keahlian, dan kedinasan," sebut dia.
 
Revisi UU juga mengakomodasi penugasan jaksa di instansi lain. Dengan begitu, penugasan jaksa ke instansi lain bisa lebih mudah dilakukan. 
 
Substansi lain yang dibahas, yaitu terkait perlindungan jaksa. Panja menyepakati perlindungan jaksa diberikan sesuai standar yang diatur International Association of Prosecutors (IAP).
 
"Mengingat Indonesia telah bergabung IAP pada 2006," ujar dia.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif