Pelanggaran Konstitusi Berjamaah Muncul Jika Usulan Penundaan Pemilu Disetujui

Jakarta: Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai penundaan pemilihan umum (pemilu) berbahaya. Jika disetujui, bakal ada pelanggaran konstitusi berjamaah. "Nah di sini lah kita akan secara simultan terus berhadapan dengan, istilahnya itu pelanggaran-pelanggaran konstitusi secara berjamaah," kata Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam acara Total Politik di Bangi Kopi, Jakarta Selatan, Minggu, 27 Februari 2022. Titi mengatakan penundaan Pemilu bukan cuma menambah masa jabatan Presiden. Penundaan itu juga menambah masa jabatan anggota DPRD dan DPR di Indonesia. Baca: Penundaan Pemilu Jangan Sampai Lahirkan Kekuasaan Absolut Dia khawatir kepala daerah bakal menggoreng isu ini ke depannya. Alasan strategis di daerah bisa dipakai untuk menambah masa jabatan dan memundurkan pemilihan kepala daerah (pilkada). "Saya khawatir karena ada narasi penundaan pemilu pres, dan perpanjangan masa jabatan, ini akan diikuti oleh perubahan sikap dan iming-iming baru terhadap kepala daerah," ujar Titi. Titi menegaskan kelompoknya menolak usulan penundaan pemilu. Penundaan itu diyakini bakal ditiru kepala daerah dan berakhir dengan pelanggaran konstitusi secara berulang dengan alasan adanya masalah di daerah tertentu. "Bisa saja, diberi gula-gula oke untuk kepala daerah juga diperpanjang. Sampai kemudian Pilkada serentaknya terlaksana," tutur Titi. Usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dia mengusulkan pesta demokrasi 2024 ditunda selama setahun atau dua tahun.   Usulan itu berlandaskan pertimbangan perbaikan ekonomi Indonesia yang dilanda pandemi covid-19. Momentum perbaikan tersebut ada pada 2022-2023.