Pelantikan lima pj kepala daerah/Medcom.id/Kautsar
Pelantikan lima pj kepala daerah/Medcom.id/Kautsar

Dinilai Tak Transparan, Pengangkatan 5 Pj Kepala Daerah Dikritik

Nasional Pemerintah Daerah pencegahan korupsi Kemendagri Kepala Daerah Penjabat kepala daerah
Fachri Audhia Hafiez • 13 Mei 2022 09:30
Jakarta: Proses pengangkatan lima penjabat (pj) kepala daerah dikritik karena tidak transparan. Hal itu dikhawatirkan mengarah pada terjadinya praktik korupsi.
 
"Dengan adanya proses yang tidak transparan, partisipatif, dan akuntabel, ruang gelap untuk terjadinya praktik korupsi akan semakin terbuka lebar," kata Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, melalui keterangan tertulis, Jumat, 13 Mei 2022.
 
Baca: Penjabat Kepala Daerah Bakal Berkualitas Jika Dipilih Tanpa Korupsi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, sebelum dilantik nama-nama calon penjabat tidak pernah disosialisasikan. Bahkan, publik tak dilibatkan dan diberikan informasi yang jelas mengenai prosesnya. 
 
"Selain itu, tidak pernah ada informasi mengenai rekam jejak, kapasitas, integritas, serta potensi konflik kepentingan yang dimiliki oleh para calon penjabat kepala daerah," ujar Egi.
 
ICW juga menyoroti minimnya informasi mengenai afiliasi para calon penjabat kepala daerah. Mulai dari afiliasi dengan pebisnis, politisi, atau pihak lain yang memiliki kepentingan. 
 
"Ini penting agar publik dapat mengawasi potensi konflik kepentingan yang mereka miliki. Perlu diingat bahwa konflik kepentingan adalah pintu masuk korupsi," jelas Egi.
 
Konstitusi, kata Egi, telah mengamanatkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Namun, pemerintah dinilai abai terhadap hal itu. 
 
"Proses pengangkatan sepatutnya melibatkan pihak lain di luar pemerintah. Proses itu pun juga semestinya diatur dalam aturan teknis sebagai turunan dari Undang-Undang Pilkada. Namun, sayangnya hal itu tidak diatur," ucap Egi.
 
Dia menyebut publik patut mengawasi proses pengangkatan penjabat kepala daerah yang dilantik bertahap sampai 2023. Sebab, posisi mereka punya dampak luas bagi masyarakat.
 
"Hal ini penting karena penjabat kepala daerah memiliki kewenangan besar dan berdampak luas bagi masyarakat selama satu tahun lebih ke depan," ujar Egi.
 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik lima penjabat kepala daerah pada Kamis, 12 Mei 2022. Mereka dilantik di Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri.
 
Kelima penjabat kepala daerah tersebut, yaitu Al Muktabar menjadi Pj Gubernur Banten, Ridwan Djamaluddin menjadi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Akmal Malik menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat, Hamka Hendra Noer menjadi Pj Gubernur Gorontalo, dan Komisaris Jenderal (Purn) Paulus Waterpauw menjadi Pj Gubernur Papua Barat.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif