Ilustrasi Medcom.id
Ilustrasi Medcom.id

Peningkatan Kasus Covid-19 Diminta Tak Dipolitisasi

Whisnu Mardiansyah • 06 Juli 2022 20:19
Jakarta: Kasus aktif subvarian baru covid-19 kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah pun mengambil langkah kebijakan di antaranya menggencarkan vaksinasi booster yang ke depannya bakal menjadi syarat mobilitas warga.
 
"Kini varian baru covid kembali menyerang, covid-19 tidak mengenal cebong dan kadrun, covid-19 tidak mengenal Pemilu 2024, covid-19 tidak hanya menyerang orang dengan pilihan politik tertentu, karena covid-19 menyerang warga dunia, bukan hanya warga negara Indonesia saja," kata Wakil Ketua Umum, Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022.
 
Teddy meminta kepada para elite politik tidak mempolitisasi isu kenaikan kasus covid-19 ini demi kepentingan kelompoknya. Ia meyakini kebijakan pemerintah sudah di arah yang benar demi menekan agar tidak terjadi lonjakan kasus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi kepada para politisi dan para tokoh, jangan kalian politisasi urusan ini, ini bukan mau-maunya pemerintah, bukan mau-maunya kelompok tertentu, jangan kalian berikan informasi sesat hanya demi mendapatkan publikasi dan suara, karena ini penyakit menular yang bisa merengut nyawa banyak orang," tegasnya.
 
Baca: Siap-siap, Vaksin Booster Bakal Jadi Syarat Mobilitas!

Penanganan covid-19 oleh pemerintah sendiri diakui oleh dunia internasional sebagai contoh negara yang berhasil mengendalikan kasus covid-19. Tentu, dengan kebijakan dan kesigapan demi menghentikan penyebaran covid-19 tidak semakin meluas. 
 
"Cara Indonesia dipuji negara-negara lain. Tentu ini tidak lepas dari kesigapan pemerintah dan masyarakat, sehingga kita saat ini bisa kembali normal, bisa makan di tempat keramaian dan menonton konser," jelasnya.
 
Ia meminta semua pihak mendukung langkah dan kebijakan pemerintah yang sudah terbukti berhasil menekan laju penyebaran covid-19. "Indonesia sudah punya metode, dan metode itu akan kembali dilakukan. Mencegah sejak awal agar varian baru ini tidak berkembang dan menginfeksi banyak rakyat Indonesia," ujarnya.
 
Sebelumnya,  Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan diterapkan, paling lama dua minggu lagi.
 
Hal tersebut didasarkan pada hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya.
 
"Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Juli 2022.
 
Ia menjelaskan, aturan vaksin booster tersebut berlaku untuk semua moda transportasi yaitu darat, udara, dan laut. Aturan ini akan diberlakukan paling cepat dua minggu lagi.
 
"Pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi," ujarnya.
 
(WHS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif