Anggota DPD Masuk Parpol Dinilai Rusak Sistem Ketatanegaraan

medcom.id, Jakarta: Sejumlah anggota DPD RI berbondong-bondong masuk ke partai politik. Hal itu dinilai berdampak buruk bagi tatanan demokrasi di Indonesia. "Pesatnya jumlah anggota DPD yang menjadi anggota partai politik tertentu sungguh sangat mengkhawatirkan dan berpotensi merusak bangunan ketatanegaraan Indonesia," kata Yuda Irlang dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik (Ansipol) di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat ,31 Maret 2017. Yuda mengatakan, sejak awal DPD dibentuk independen untuk menyeimbangkan kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPD tidak dirancang diisi perwakilan dari partai politik. Selain merusak sistem ketatanegaraan, lanjut Yuda, masuknya kader partai ke DPD juga berpotensi mandeknya penyerapan aspirasi daerah. Sebab peran DPD telah beralih fungsi sebagai perwakilan parpol. "Bukan tidak mungkin penyimpangan dan korupsi yang terjadi di DPD yang dilakukan individual akan menjadi korupsi berjamaah," kata Yuda. Senada dengan Yuda, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donald Fariz mengatakan, masuknya kader partai ke DPD membuat lembaga negara ini dalam kondisi genting. Ia menduga sekelompok orang ini ingin menguasai kursi pimpinan di DPD. "Dapat dipastikan DPD akan terkotak-kotak pada warna parpol. Sekarang ada satu mayoritas yang mendominasi bukan tidak mungkin akan diikuti parpol lainya," kata Donald.