KPU Memahami Alasan Pemerintah Tak Cairkan Anggaran Sesuai Kebutuhan

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memahami alasan pemerintah yang tak mencairkan anggaran sesuai yang dibutuhkan untuk Pemilu 2024. Anggaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang dibutuhkan KPU untuk tahun ini hanya dicairkan Rp3,6 triliun dari total usulan Rp8,06 triliun. "KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis nasional lainnya," ujar Komisioner KPU Yulianto Sudrajat, Selasa, 9 Agustus 2022. Eks Ketua KPU Jawa Tengah itu mengatakan sudah memasukkkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebesar Rp2,4 triliun. Sementara, sisanya merupakan anggaran belanja tambahan (ABT) tahun 2022 yang belum dicairkan, karena masih dalam proses pembahasan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Penyelenggara Pembangunan Nasional (Bappenas). "Sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran Pemilu 2024 pada tahun 2022 yang telah dialokasikan walau belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU," papar dia.   Yulianto berharap Kementerian Keuangan dan Bappenas bisa segera memproses usulan revisi DIPA KPU pada 2022. "Sesuai dengan prioritas kegiatan KPU dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022," tandasnya. Sebelumnya, KPU mendapat tambahan anggaran KPU untuk 2022 Rp1,2 triliun. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut penambahan tersebut masih kurang untuk alokasi anggaran KPU pada 2022. "Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan Pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen dari kebutuhan yang diusulkan," kata Hasyim. Ia mengatakan persiapan tahapan yang akan dilaksanakan pada 2023 tidak bisa dilaksanakan tahun ini. Sebab, anggaran yang diusulkan tidak dipenuhi Kementerian Keuangan. Namun, Hasyim menyebut KPU akan melakukan optimalisasi anggaran pada tahapan-tahapan yang telah disetujui dalam tambahan anggaran. Walaupun, pemenuhan kebutuhan anggaran tidak maksimal.