Alasan Logis DPR Harus Punya Gedung Baru

medcom.id, Jakarta: Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menegaskan penataan kawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sebuah kebutuhan. Termasuk pembangunan gedung perkantoran. "Pada 1992 dibangun dan finishing-nya 1995/1996. Dulu cuma kapasitansya 800. Anggotanya dulu 400. Sekarang anggotanya 560. Pada 2019 tambah 15, jadi 575," kata Anton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 14 Agustus 2017. Baca: Fadli Setuju Bangun Apartemen untuk Anggota DPR Kemudian masing-masing anggota DPR memiliki tenaga ahli sebanyak dua orang dan staf ahlinya lima orang. Anton tidak bisa membayangkan jika kapasitas gedung saat ini menampung jumlah orang yang semakin bertambah. "Jadi kita berpikir secara rasional saja. Jangan opini, opini. Kapan republik ini dibangun kalau dengan opini," ucap dia. Baca: Banggar DPR tak Tahu soal Anggaran Pembangunan Gedung Karenanya, lanjut Anton, kalau ada yang teriak-teriak di luar maka tidak ada salahnya diundang guna melihat Gedung DPR. "Kalau perlu Menkeu saya undang. Menteri PUPR juga diundang untuk melihat gedung langsung," ucapnya. Anton menegaskan pembangunan gedung baru ini sebagai realitas kebutuhan. Anggaran pembangunan ini direncanakan bertahap. "Yang sudah didapatkan Rp5,7 triliun (untuk semua anggaran DPR di 2018), sudah ada Rp500 miliar di situ (khusus penataan kawasan). Nanti kita tambah lagi untuk pembangunan alun-alun, perpustakaan dan museum," ucap dia. Alun-alun itu direncanakan menjadi tempat khusus masyarakat melakukan unjuk rasa. Sehingga diharapkan tidak ada lagi yang berunjuk rasa di jalanan sehingga menganggu lalu lintas kendaraan bermotor. Meski demikian, Anton belum mau merinci dana yang dibutuhkan untuk penataan kawasan. Anton berdalih nota keuangan baru akan dibacakan Presiden Jokowi pada 16 Agustus mendatang. "Rp500 miliar untuk mulai pembangunan. Itu lah modal pertama. Tidak mungkin sekali bangun," ujar dia Anton mengatakan bahwa pihaknya akan membahas lebih lanjut ketika nota keuangan sudah dibacakan. Tentu pembahasan itu juga dilakukan masing-masing komisi dengan mitranya. "Saya enggak usah bicara sampai di situ (detail gedung yang akan dibangun)," terangnya. Tapi. lanjut Anton, coba pikirkan realita. Kantor 3x5 dihuni delapan orang. "Makanya banyak staf ahli rapat di luar. Padahal kita butuh masukan yang banyak mengenai pengawasan, legislasi dan budgeting," imbuhnya. Dia mengatakan, kantor kanit polisi dan Kantor Camat lebih bagus dibandingkan dengan anggota dewan. "Kamar mandi saja ada di dalam. Ini masak lembaga tinggi negara tidak," ucap dia. Anton optimistis pemerintah mengabulkan permintaan pihaknya. Karena ia akan mengajak pemerintah melihat langsung kondisi Gedung DPR. "Kita rapat lagi nanti. Masak iya pemerintah mau DPR nya keleleran. Besok sudah Presiden pidato, kita ngumpul lagi," tukas dia.