medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menegaskan, partainya bakal menolak wacana pembangunan apartemen bagi anggota dewan. Mardani menilai wacana itu tidak tepat.
"PKS menolak ya, karena masyarakat lagi banyak urusan," kata Mardani di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 19 Agustus 2017.
Ia juga mengatakan, saat ini tengah gencar pengetatan anggaran. Pasalnya, kata dia, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah hampir defisit 3%.
"Kalau sudah lewat 3%, kita melanggar undang-undang," ucap dia.
Menurut dia, rumah dinas anggota DPR yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan, masih representatif. Kalau memang mengeluh jauh dan macet, ia malah menyarankan anggota dewan naik transportasi publik.
"Kalau jauh kan nanti ada MRT dan LRT. Jadi anggota DPR biasakanlah naik MRT itu," ungkap dia.
Selain menolak wacana pembangunan apartemen bagi anggota dewan, PKS, juga tak sepakat dengan rencana membangun gedung DPR yang baru. Mardani menilai, gedung yang ada saat ini masih bisa dioptimalkan.
"Kalau dilihat, ruang pimpinan di Nusantara Tiga tuh, segede ruang pimpinan. Itu bisa dikasih buat anggota," lanjut dia.
Baca: Kemenkeu: Tak Ada Alokasi Anggaran Apartemen di Pagu Belanja DPR 2018
Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Imam juga menganggap pembangunan gedung itu bukan prioritas. Apalagi, anggaran yang ada tidak memungkinkan.
Sikap berbeda ditunjukkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah. Dia mengungkapkan ide pembangunan semacam apartemen ini penting agar lebih efisien dan efektif.
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menegaskan, partainya bakal menolak wacana pembangunan apartemen bagi anggota dewan. Mardani menilai wacana itu tidak tepat.
"PKS menolak ya, karena masyarakat lagi banyak urusan," kata Mardani di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 19 Agustus 2017.
Ia juga mengatakan, saat ini tengah gencar pengetatan anggaran. Pasalnya, kata dia, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah hampir defisit 3%.
"Kalau sudah lewat 3%, kita melanggar undang-undang," ucap dia.
Menurut dia, rumah dinas anggota DPR yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan, masih representatif. Kalau memang mengeluh jauh dan macet, ia malah menyarankan anggota dewan naik transportasi publik.
"Kalau jauh kan nanti ada MRT dan LRT. Jadi anggota DPR biasakanlah naik MRT itu," ungkap dia.
Selain menolak wacana pembangunan apartemen bagi anggota dewan, PKS, juga tak sepakat dengan rencana membangun gedung DPR yang baru. Mardani menilai, gedung yang ada saat ini masih bisa dioptimalkan.
"Kalau dilihat, ruang pimpinan di Nusantara Tiga tuh, segede ruang pimpinan. Itu bisa dikasih buat anggota," lanjut dia.
Baca: Kemenkeu: Tak Ada Alokasi Anggaran Apartemen di Pagu Belanja DPR 2018
Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Imam juga menganggap pembangunan gedung itu bukan prioritas. Apalagi, anggaran yang ada tidak memungkinkan.
Sikap berbeda ditunjukkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah. Dia mengungkapkan ide pembangunan semacam apartemen ini penting agar lebih efisien dan efektif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
