Isyarat agar Fahri Hamzah Berhenti Berdebat

medcom.id, Jakarta: Fahri Hamzah mengalami masalah dengan suara. Saat pidato di pembukaan rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan RI, kemarin, suara Fahri serak. Fahri hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan. Di deretan depan kursi undangan, duduk Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri. Beberapa kali suara Fahri tidak terdengar jelas. Ia mendeham agar suaranya lebih keluar. "Mohon maaf pak Wapres suara saya hilang. Karena hari-hari ini ada banyak perdebatan. Mungkin ini juga isyarat buat saya, supaya kita mulai berhenti berdebat, mulai banyak bekerja. Kira-kira begitu," kata Fahri disambut tepuk-tangan, Rabu 13 Juli 2017. Fahri mengaku telah melaksanakan tugasnya sebagai Tim Pengawas (Timwas). Ia kunjungan ke daerah perbatasan dan mengikuti sejumlah rapat. "Tapi saya ingin menggarisbawahi temuan umum dari rapat-rapat Tim Pengawas di pusat dalam koordinasi dengan pak Tjahjo (Mendagri Tjahjo Kumolo) dan seluruh anggota dari BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan)," ujar dia. Fahri menjelaskan terdapat satu masalah utama dan dua masalah tambahan. Masalah utama ialah struktural dan masalah tambahannya ialah fungsional. "Masalah utamanya adalah Dewan menganggap bahwa kerja dari BNPP ini sangat luas. Karena dia harus berkoordinasi dengan 18 kementerian dan 13 provinsi beserta ratusan kabupaten-kabupaten dan ribuan daerah yang di bawahnya langsung berbatasan dengan negara lain," ucap dia. Kementerian baru Atas ruang lingkup yang luas ini, Fahri mengusulkan perubahan BNNP menjadi lembaga setingkat kementerian. Fahri meminta Wapres memikirkan konsep homeland security. "Tadi pak Wiranto (Menkopolhukam) menyebutkan soal intensitas masalah terorisme dan keamanan garis perbatasan. Karena garis-garis perbatasan kita itu juga menjadi tempat dari aktivitas banyak kriminalitas dari negara lain," ujar Fahri yang juga Wakil Ketua DPR. Fahri menilai konsep homeland security bisa diwujudkan kementerian khusus. Kemudian masalah fungsional yang berupa ekonomi. "Saya kira kita tahu, ada daerah perbatasan kita yang negaranya dianggap lebih sejahtera, sehingga problem ekonominya adalah dominannya perekonomian negara tetangga kepada kita. Ada juga negara tetangga kita yang dianggap perekonomiannya lebih rendah daripada kita sehingga kita menjadi tempat pengambilan sumber daya oleh negara tetangga," ujar dia. Permasalahan fungsional kedua adalah politik dan keamanan. Temuan selama ini garis perbatasan kerap menjadi lahan empuk untuk kegiatan kriminalitas dan politik yang berasal dari negara tetangga. "Timwas yang saya pimpin, akan berakhir pada masa sidang ini. Karena sifat dari kelembagaannya memerlukan koordinasi yang lebih luas dari sektor lainnya, kami berharap BNPP terus bisa berkoordinasi dengan Dewan dalam hal ini dengan Timwas dan kami berharap agar UU nya juga segera dituntaskan," ujar dia. Fahri berjanji menyampaikan sejumlah temuan Timwas dan usulan secara tertulis. Fahri berharap ini menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan daerah perbatasan ke depan.