Idrus Baru Seumur Jagung Jabat Mensos

Jakarta: Politikus Partai Golkar Idrus Marham meletakkan jabatannya sebagai Menteri Sosial. Dia mengantarkan surat kepada Presiden Joko Widodo siang ini. Idrus baru seumur jagung menjabat sebagai Menteri Sosial. Lebih kurang selama tujuh bulan. Dia dipercaya menggantikan Khofifah Indar Parawangsa yang mundur karena bertarung di Pilkada Jatim. Penelusuran Medcom.id, Idrus dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial di Istana Presiden, 17 Januari 2018. Keputusan pergantian itu sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 10 P Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan sebagai Menteri Sosial Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan 2014-2019. Baca: Presiden Jokowi Lantik Idrus Marham jadi Mensos Idrus yang saat ditemui sebelum pelantikan mengaku siap menggantikan posisi Khofifah. Dia akan menjalankan tugas yang diberikan. Dia bahkan sudah meminta wejangan kepada Khofifah untuk bekerja sebagai Mensos. "Saya sudah bersalaman mengucapkan selamat. Pak Idrus juga sudah bertanya kira-kira apa yang sesegera mungkin dilakukan untuk beradaptasi dengan tugas-tugas," beber Khofifah di Istana Negara, Rabu, 17 Januari 2018. Idrus mundur dari jabatan Mensos lantaran ingin fokus menjalani proses hukum yang dihadapi. Dia akan menghormati proses hukum yang ada. "Saya kader Golkar, saya menghormati. Saya dipanggil saya datang karena kita ini berikan contoh. Saya siap menghadapi semuanya," kata Idrus di Kompleks Istana Presiden, Jumat, 24 Agustus 2018. Idrus mengatakan akan menghormati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan. "Saya kira itu saja kuncinya. Kita jalani," paparnya. Baca: KPK Pastikan Idrus Marham Terlibat Pembahasan PLTU Riau-1 KPK memastikan Idrus Marham terlibat dalam pembahasan kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Dugaan adanya keterlibatan Idrus menjadi alasan penyidik memeriksa Idrus sebagai saksi. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut dugaan keterlibatan Idrus dalam kasus ini diperkuat dari CCTV (rekaman kamera pengintai) yang disita penyidik dari sejumlah lokasi. Dalam CCTV itu, Idrus dan Dirut PLN Sofyan Basir terekam beberapa kali melakukan pertemuan dengan kedua tersangka dalam kasus ini yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). "Baik CCTV yang ditemukan di rumah direktur utama PLN atau pun kantor yang dilakukan penggeledahan beberapa waktu yang lalu, itu sudah dilihat oleh penyidik," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018. Kendati begitu, Febri belum mau menjelaskan isi dari pertemuan tersebut. Dia hanya memastikan Idrus dan Sofyan Basir ada dalam pertemuan tersebut. Febri memastikan penyidik masih terus mendalami peran sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus proyek bernilai USD900 juta tersebut. Lembaga Antirasuah, kata dia tak akan segan-segan menjerat pihak yang terlibat bila memenuhi cukup bukti. "Proses ini akan terus berjalan untuk menemukan bukti-bukti dan bila ada petunjuk lain maka akan dikembangkan," ujarnya. KPK tengah mendalami dugaan kongkalingkong pihak PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait pembahasan proyek pembangunan PLTU Riau-I. Salah satunya terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold Natural Resources Limited menjadi anggota konsorsium yang menggarap proyek tersebut.