Pemerintah Susun Peraturan Pemerintah P3K untuk Honorer

Achmad Zulfikar Fazli 21 September 2018 17:33 WIB
Guru Honorer
Pemerintah Susun Peraturan Pemerintah P3K untuk Honorer
Suasana konferensi pers terkait isu-isu pengadaan CPNS 2018 di Kantor Staf Presiden--Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Jakarta: Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) soal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk honorer. Khususnya guru honorer yang tak lolos tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Seleksi P3K akan berlangsung setelah tes CPNS berakhir.

"Pemerintah memberikan solusi (buat honorer) yaitu menetapkan PP tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu akan dilakukan setelah ujian CPNS selesai. Manakala ada ujian tidak lulus maka mengikuti P3K," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 21 September 2018.

Sistem P3K itu diterapkan karena pemerintah ingin menyerap aspirasi honorer yang menuntut penghasilan yang memadai. Sebab, para honorer selama ini hanya mendapat penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR).


Menurut dia, pemerintah tak akan menafikan jasa para honorer, terutama guru. Terlebih, mereka sudah cukup lama mendambakan menjadi PNS. "Kerena itu proses panjang dilakukan. Yang paling penting perhatian negara tentu kepada rakyat," ucap dia.

Baca: Menpan-RB: Tenaga Honorer bakal Dialihkan ke Jalur P3K

Seleksi P3K itu, lanjut dia, bisa diikuti oleh siapa pun, baik guru honorer, profesional maupun diaspora. Skema ini juga bisa ikuti oleh honorer yang sudah tak memenuhi syarat usia untuk ikut tes CPNS.

Namun, dia menekankan para honorer tetap harus mengikuti tes seperti CPNS. Pasalnya, itu diamanatkan oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Mari kita ikuti proses ini, tentu ada solusinya. Untuk P3K bisa diikuti oleh umur 35 tahun ke atas, bagi yang dua tahun akan pensiun. Bahkan memberikan kesempatan bagi profesional dan diaspora yang sudah bekerja di luar tapi pengin memajukan bangsa dan negara jadi ingin kembali,"  ucap dia.

Sementara itu, masa jabatan P3K yakni minimal satu tahun dan maksimal ditentukan oleh setiap instansi terkait. "Tergantung kementerian atau lembaga dan pemda yang butuh," ucap dia.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menambahkan PP P3K itu masih dalam penggodokan. Dia belum dapat memastikan kapan PP itu diterbitkan.

Yang pasti, kata dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani kini tengah menghitung kecukupan anggaran negara untuk membayar gaji P3K. "Ibu Menkeu minta waktu 1 sampai 2 minggu untuk hitung kemampuan keuangan negara," ucap dia.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id