Investasi. Ilustrasi: Medcom.id/Rakhmat Riyandi.
Investasi. Ilustrasi: Medcom.id/Rakhmat Riyandi.

Kementerian Investasi Wajib Pangkas Birokrasi

Nasional kabinet jokowi
Arga sumantri • 15 Agustus 2019 16:33
Jakarta: Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto berharap pembentukan Kementerian Investasi bisa memangkas birokrasi. Pasalnya, birokrasi dianggap masih ganjalan bagi investasi di Tanah Air.
 
"Harus mempermudah dan mengurangi birokrasi yang selama ini ada," kata Dito kepada Medcom.id, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Menurut dia, Kementerian Imvestasi harus bisa memastikan birokrasi menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan begitu, biaya investasi akan menjadi lebih ramah bagi pemodal. "Dengan terbentuknya ini kita akan menjadi negara yang ramah investasi, menarik investasi," ujar dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keputusan meningkatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi dinilai sebagai keputusan tepat. Pasalnya, saat ini BKPM praktis tak memiliki banyak kewenangan dalam hal investasi.
 
Menurut Dito, BKPM hanya bisa sebatas mengeluarkan izin investasi. Sementara itu, izin itu baru bisa keluar bila dokumen administrasi instansi lain sudah dipenuhi investor.
 
"Misalnya, izin lingkungan, Amdal (analisis dampak lingkungan), itu ada kementerian tersendiri," ucap politikus Golkar itu.
 
Dito mengatakan pembentukan kementerian baru ini bakal menjadi lembaga yang menangani penuh persoalan investasi, mulai dari perizinan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kementerian Investasi akan mengkoordinasikan antarpemangku kepentingan.
 
Mengingat perannya yang sentral dalam hal investasi, Dito menyarankan pemerintah menempatkan orang-orang yang tepat. Kementerian ini harus diisi orang-orang yang menguasai betul mengenai bisnis investasi.
 
"Mereka harus fleksibel, mengkoordinasikan semua kepentingan investor dari seluruh stakeholders, lintas kementerian," ujar dia.
 
Ia meyakini kementerian ini akan menambah foreign direct investmen (FDI) Indonesia. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang ramah investor lantaran birokrasinya tak lagi berbelit. Selain itu, biaya juga berkurang.
 
Baca: Kemendag Dukung Penyederhanaan Prosedur Perdagangan Internasional
 
"Cost-nya bisa menarik investor berinvestasi di Indonesia dibanding dengan negara lain," ujar dia.
 
Presiden terpilih Joko Widodo memastikan kabinet mendatang tetap berjumlah 34 kementerian. Namun, ada beberapa kementerian baru, salah satunya Kementerian Investasi. Sejumlah kementerian juga akan dilebur menjadi satu.
 
"Akan ada Kementerian Investasi. Itu artinya, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) ditingkatkan statusnya dari badan menjadi kementerian," kata Jokowi ketika bertemu pimpinan media di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif