Jakarta: Anggota parlemen dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyatakan partainya menolak ajakan Joko Widodo selaku presiden terpilih untuk berkoalisi dalam pemerintahan. Ia menerangkan, beberapa pekan jelang pelantikannya Jokowi mengajak PKS masuk koalisi pemerintahan dan bergabung dalam Kabinet Kerja jilid ke-II.
"Jadi, sebenarnya sudah agak lama presiden ingin bertemu. Ada keinginan merangkul PKS masuk barisan pemerintah," ujar Nasir di Cikini, Jakarta, Sabtu 19 Oktober 2019.
Namun, ia melanjutkan, PKS bergeming pada langkah politiknya untuk tetap berada di luar pemerintahan. Pilihan ini ditempuh PKS demi etika dan kesantunan politik sebagai partai yang sudah bertekad menempatkan diri di luar kekuasaan demi mengawal Presiden Jokowi bekerja mewujudkan visi, misi, serta program kerja pemerintahannya pada periode kedua.
PKS juga tidak mau mendapat kesan dan stigma buruk dari masyarakat, terutama konstituennya, jika menerima ajakan bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Apalagi, belum tentu juga PKS akan disambut dengan baik oleh partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di dalam koalisi.
Ia menambahkan, publik pun sudah membaca sikap politik PKS ini berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro pada akhir 2019, di mana antara lain mengisyaratkan untuk menjaga pemerintah dari luar. Kendati demikian PKS akan bersama-sama pemerintah mewujudkan cita-cita bangsa dengan pemikiran yang kritis.
"PKS seiring, tapi tidak sejalan. Artinya kami akan mengkritisi ketika pemerintah melenceng," kata Nasir.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Presiden Jokowi mengaku telah rampung menyusun formasi kabinet untuk pemerintahan mendatang. Ia akan mengumumkan pejabat Kabinet Kerja Jilid II segera setelah pelantikannya Minggu, 20 Oktober 2019. "Bisa di hari yang sama, atau setelahnya," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi pun menyatakan Indonesia tak kekurangan orang-orang hebat dan mampu memimpin kementerian dan lembaga. Ia optimistis sosok-sosok ini bersedia untuk mengabdi kepada bangsa. "Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, juga TNI dan polisi. Tidak sulit menemukan mereka," beber Jokowi.
Jokowi sempat menyebut komposisi Kabinet Kerja jilid II banyak diisi muka baru. Kendati demikian, beberapa menteri pada periode pertama dipertahankan. "Yang lama ada. Yang baru banyak," tandasnya.
Jakarta: Anggota parlemen dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyatakan partainya menolak ajakan Joko Widodo selaku presiden terpilih untuk berkoalisi dalam pemerintahan. Ia menerangkan, beberapa pekan jelang pelantikannya Jokowi mengajak PKS masuk koalisi pemerintahan dan bergabung dalam Kabinet Kerja jilid ke-II.
"Jadi, sebenarnya sudah agak lama presiden ingin bertemu. Ada keinginan merangkul PKS masuk barisan pemerintah," ujar Nasir di Cikini, Jakarta, Sabtu 19 Oktober 2019.
Namun, ia melanjutkan, PKS bergeming pada langkah politiknya untuk tetap berada di luar pemerintahan. Pilihan ini ditempuh PKS demi etika dan kesantunan politik sebagai partai yang sudah bertekad menempatkan diri di luar kekuasaan demi mengawal Presiden Jokowi bekerja mewujudkan visi, misi, serta program kerja pemerintahannya pada periode kedua.
PKS juga tidak mau mendapat kesan dan stigma buruk dari masyarakat, terutama konstituennya, jika menerima ajakan bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Apalagi, belum tentu juga PKS akan disambut dengan baik oleh partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di dalam koalisi.
Ia menambahkan, publik pun sudah membaca sikap politik PKS ini berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro pada akhir 2019, di mana antara lain mengisyaratkan untuk menjaga pemerintah dari luar. Kendati demikian PKS akan bersama-sama pemerintah mewujudkan cita-cita bangsa dengan pemikiran yang kritis.
"PKS seiring, tapi tidak sejalan. Artinya kami akan mengkritisi ketika pemerintah melenceng," kata Nasir.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Presiden Jokowi mengaku telah rampung menyusun formasi kabinet untuk pemerintahan mendatang. Ia akan mengumumkan pejabat Kabinet Kerja Jilid II segera setelah pelantikannya Minggu, 20 Oktober 2019. "Bisa di hari yang sama, atau setelahnya," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi pun menyatakan Indonesia tak kekurangan orang-orang hebat dan mampu memimpin kementerian dan lembaga. Ia optimistis sosok-sosok ini bersedia untuk mengabdi kepada bangsa. "Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, juga TNI dan polisi. Tidak sulit menemukan mereka," beber Jokowi.
Jokowi sempat menyebut komposisi Kabinet Kerja jilid II banyak diisi muka baru. Kendati demikian, beberapa menteri pada periode pertama dipertahankan. "Yang lama ada. Yang baru banyak," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADM)
