Rencana Pemerintah Menjadikan Bakamla Coast Guard Dikritisi

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi rencana pemerintah menjadikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai badan tunggal penjaga laut dan pantai (coast guard). Rencana yang diinisiasi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan itu perlu dievaluasi. "Harus melakukan evaluasi dulu tugas-tugas di Bakamla, sesuai tupoksinya apa enggak," kata peneliti ICW Wana Alamsyah saat dihubungi, Jakarta, Senin, 30 Desember 2019. Wana juga menilai perlu ada kontrol terhadap Bakamla jika ingin diubah menjadi badan tunggal. Dia mencontohkan usulan Bakamla masuk struktur Kementerian Dalam Negeri. "Misalkan Presiden akan membuat badan di dalam Kemendagri, dalam hal ini Bakamla, secara kelembagaan harus ada kontrol lembaga tersebut," kata Wana. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga masih menangani kasus dugaan rasuah pada proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Kasus itu menyeret pihak swasta, pejabat Bakamla, dan anggota DPR. Wana meminta kasus ini menjadi pertimbangan pemerintah. Luhut sebelumnya menegaskan pemerintah akan menjadikan Bakamla sebagai coast guard. Bahkan, Bakamla akan menjadi partner untuk Indonesian National Shipowners Association (INSA) di laut.