medcom.id, Jakarta: Komisi II berencana memberikan aturan tambahan bagi kepala daerah agar tidak menggunakan narkoba. Aturan itu akan dimasukkan dalam Undang-undang Pilkada yang saat ini masih dalam tahap revisi.
"Seperti semua kepala daerah setiap satu tahun wajib tes urine, atau tes bebas narkoba. Ini bisa saja dimasukkan di UU Pilkada," kata Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Usulan ini muncul agar tak lagi ada kepala daerah yang tertangkap karena narkoba seperti Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi. "Ini Itu bisa jadi bagian dari good goverment and clean goverment," ujar politikus Gerindra ini.
Selain itu, Riza berharap partai politik juga terlebih dahulu menyaring ketat calon yang bakal diusung untuk maju dalam Pilkada. Parpol harus benar-benar mengawasi bakal calon yang akan diusung.
"Ini menjadi catatan penting kita ke depan, kita cari solusinya, solusinya rekrutmen diperketat, rumah sakit yaang ditunjuk juga agar menjadi perhatin bagi IDI, KPU, dan Bawaslu," jelas dia.
Riza juga mengaku mendukung adanya keterlibatan Badan Narkotika Nasional dalam proses Pilkada. Usulan ini pun segera ditindaklanjuti.
"Enggak masalah, kita dukung. Nanti kita minta KPU melibatkan BNN," ujar dia.
medcom.id, Jakarta: Komisi II berencana memberikan aturan tambahan bagi kepala daerah agar tidak menggunakan narkoba. Aturan itu akan dimasukkan dalam Undang-undang Pilkada yang saat ini masih dalam tahap revisi.
"Seperti semua kepala daerah setiap satu tahun wajib tes urine, atau tes bebas narkoba. Ini bisa saja dimasukkan di UU Pilkada," kata Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Usulan ini muncul agar tak lagi ada kepala daerah yang tertangkap karena narkoba seperti Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi. "Ini Itu bisa jadi bagian dari
good goverment and
clean goverment," ujar politikus Gerindra ini.
Selain itu, Riza berharap partai politik juga terlebih dahulu menyaring ketat calon yang bakal diusung untuk maju dalam Pilkada. Parpol harus benar-benar mengawasi bakal calon yang akan diusung.
"Ini menjadi catatan penting kita ke depan, kita cari solusinya, solusinya rekrutmen diperketat, rumah sakit yaang ditunjuk juga agar menjadi perhatin bagi IDI, KPU, dan Bawaslu," jelas dia.
Riza juga mengaku mendukung adanya keterlibatan Badan Narkotika Nasional dalam proses Pilkada. Usulan ini pun segera ditindaklanjuti.
"Enggak masalah, kita dukung. Nanti kita minta KPU melibatkan BNN," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
