medcom.id, Jakarta: Sebagian besar masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang pelayanan publik selama setahun ini. Kepuasan itu muncul berdasarkan survei Lembaga Klimatologi Politik terbaru.
"Meskipun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-jK sedikit mengalami penurunan, namun kinerja birokrasi pemerintahan dalam bidang pelayanan publik justru dipersepsikan membaik," kata peneliti senior Lembaga Klimatologi Politik Usman Rachman dalam rilis hasil survei di Restoran Pulau Dua, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2015).
Usman menjelaskan, pada survei LKP Mei 2015, sebanyak 16,7 persen responden menyatakan pelayanan publik memburuk. Tapi, pada survei kali ini, angka ketidakpuasan itu menurun menjadi 10,5 persen. Sementara yang mengatakan membaik 44,3 persen dan sama saja sebesar 42,8 persen.
Menurut CEO LKP ini, meningkatnya kinerja birokrasi pelayanan publik di mata responden tidak terlepas dari program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di antara indikatornya adalah kemunculan Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi di berbagai media.
Kemunculan itu menggambarkan Yuddy melakukan inspeksi mendadak dan kunjungan ke berbagai sektor pelayanan publik. Seperti bandara, pembatasan rapat di hotel, pelayanan satu atap, stasiun dan proses rekrutmen Sekda tanpa melihat status putra daerah.
Namun, Usman menegaskan, ini baru berdasarkan survei opini yang ada di masyarakat, bukan survei kinerja melalui dokumen resmi dan rapat-rapat kerja berama DPR. Usman masih menyoroti serapan anggaran yang belum signifikan walau tahun anggaran hampir habis.
"Survei ini dilakukan pada 24 hingga 29 Oktober 2015 di 34 provinsi dengan sample sebanyak 784 responden. Sampel diambil melalui teknik multi stage random sampling, margin error 3,5 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen," kata Peneliti LKP Adie Sujana menambahkan.
Adie juga mengatakan, pengumpulan hasil survei ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dan ditambah dengan pedoman kuosioner. Lebih lanjut pembiayaan survei ini dilakukan Yayasan Stasiun Cuaca Politik.
medcom.id, Jakarta: Sebagian besar masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang pelayanan publik selama setahun ini. Kepuasan itu muncul berdasarkan survei Lembaga Klimatologi Politik terbaru.
"Meskipun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-jK sedikit mengalami penurunan, namun kinerja birokrasi pemerintahan dalam bidang pelayanan publik justru dipersepsikan membaik," kata peneliti senior Lembaga Klimatologi Politik Usman Rachman dalam rilis hasil survei di Restoran Pulau Dua, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2015).
Usman menjelaskan, pada survei LKP Mei 2015, sebanyak 16,7 persen responden menyatakan pelayanan publik memburuk. Tapi, pada survei kali ini, angka ketidakpuasan itu menurun menjadi 10,5 persen. Sementara yang mengatakan membaik 44,3 persen dan sama saja sebesar 42,8 persen.
Menurut CEO LKP ini, meningkatnya kinerja birokrasi pelayanan publik di mata responden tidak terlepas dari program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di antara indikatornya adalah kemunculan Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi di berbagai media.
Kemunculan itu menggambarkan Yuddy melakukan inspeksi mendadak dan kunjungan ke berbagai sektor pelayanan publik. Seperti bandara, pembatasan rapat di hotel, pelayanan satu atap, stasiun dan proses rekrutmen Sekda tanpa melihat status putra daerah.
Namun, Usman menegaskan, ini baru berdasarkan survei opini yang ada di masyarakat, bukan survei kinerja melalui dokumen resmi dan rapat-rapat kerja berama DPR. Usman masih menyoroti serapan anggaran yang belum signifikan walau tahun anggaran hampir habis.
"Survei ini dilakukan pada 24 hingga 29 Oktober 2015 di 34 provinsi dengan sample sebanyak 784 responden. Sampel diambil melalui teknik multi stage random sampling, margin error 3,5 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen," kata Peneliti LKP Adie Sujana menambahkan.
Adie juga mengatakan, pengumpulan hasil survei ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dan ditambah dengan pedoman kuosioner. Lebih lanjut pembiayaan survei ini dilakukan Yayasan Stasiun Cuaca Politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
