Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan kesiapannya menggelar Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 atau forum pertemuan tingkat parlemen Indonesia dan negara pasifik. Pertemuan ini akan membuka dialog dan komunikasi antara Indonesia dan negara-negara pasifik, khususnya terkait isu Papua.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan Forum IPPP pertama kali diselenggarakan pada 2018. Namun pertemuan lanjutan tersebut sempat terkendala Covid-19.
"Jadi baru sekarang bisa kita laksanakan pertemuan yang kedua ini dan kita berharap akan ada partisipasi yang cukup tinggi dan aktif dari Parlemen negara-negara pasifik," katanya
Dis menyebut sejumlah negara-negara pasifik telah mengonfirmasi kehadirannya. "Ketua-ketua parlemen mereka juga beberapa sudah konfirmasi akan hadir, termasuk kita mengundang kedutaan besar dari negara pasifik yang ada di sini yaitu Papua Nugini dan Fiji," ujarnya.
Dirinya yakin Sidang IPPP 2024 ini akan menjadi forum terbuka. Sebab, pertemuan ini akan membuka dialog dan komunikasi antara Indonesia dan negara-negara pasifik, khususnya terkait isu Papua.
"Sebagian besar kita sudah mengenal mereka. Sehingga jika ada isu-isu yang terkait, misalnya tentang situasi di Papua dan lain-lain kita bisa menjelaskan dengan gamblang. Tentu saja (forum) ini penting bagi kepentingan nasional kita," katanya.
Fadli mengungkapkan sidang IPPP Ke-2 ini bertujuan membahas beragam isu terkait tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development goal/SDGS. Termasuk ancaman perubahan iklim dan isu lainnya.
"Jadi, kerja sama untuk kesejahteraan, terutama bagaimana konektivitas regional di pasifik ini, termasuk juga bagaimana membuka pembangunan yang lebih inklusif ke depan. Jadi, tentu pembicaraannya terkait dengan SDGs dan potensi-potensi apa yang bisa dilakukan antara Indonesia dan negara-negara pasifik," ujar Ketua BKSAP DPRI RI itu.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan IPPP miliki tujuan positif di berbagai bidang. Termasuk konektivitas dan maritim. "Forum ini bertujuan mengembangkan kemitraan di berbagai bidang, termasuk konektivitas dan maritim, dengan negara-negara di kawasan Pasifik,” kata Puan.
Sebagai informasi, pelaksanaan IPPP kedua akan dilaksanakan pada 24-26 Juli 2024 di Jakarta. Belasan negara dari kawasan pasifik akan menghadiri forum internasional tersebut.
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan kesiapannya menggelar Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 atau forum pertemuan tingkat parlemen Indonesia dan negara pasifik. Pertemuan ini akan membuka dialog dan komunikasi antara Indonesia dan negara-negara pasifik, khususnya terkait isu Papua.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan Forum IPPP pertama kali diselenggarakan pada 2018. Namun pertemuan lanjutan tersebut sempat terkendala Covid-19.
"Jadi baru sekarang bisa kita laksanakan pertemuan yang kedua ini dan kita berharap akan ada partisipasi yang cukup tinggi dan aktif dari Parlemen negara-negara pasifik," katanya
Dis menyebut sejumlah negara-negara pasifik telah mengonfirmasi kehadirannya. "Ketua-ketua parlemen mereka juga beberapa sudah konfirmasi akan hadir, termasuk kita mengundang kedutaan besar dari negara pasifik yang ada di sini yaitu Papua Nugini dan Fiji," ujarnya.
Dirinya yakin Sidang IPPP 2024 ini akan menjadi forum terbuka. Sebab, pertemuan ini akan membuka dialog dan komunikasi antara Indonesia dan negara-negara pasifik, khususnya terkait isu Papua.
"Sebagian besar kita sudah mengenal mereka. Sehingga jika ada isu-isu yang terkait, misalnya tentang situasi di Papua dan lain-lain kita bisa menjelaskan dengan gamblang. Tentu saja (forum) ini penting bagi kepentingan nasional kita," katanya.
Fadli mengungkapkan sidang IPPP Ke-2 ini bertujuan membahas beragam isu terkait tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development goal/SDGS. Termasuk ancaman perubahan iklim dan isu lainnya.
"Jadi, kerja sama untuk kesejahteraan, terutama bagaimana konektivitas regional di pasifik ini, termasuk juga bagaimana membuka pembangunan yang lebih inklusif ke depan. Jadi, tentu pembicaraannya terkait dengan SDGs dan potensi-potensi apa yang bisa dilakukan antara Indonesia dan negara-negara pasifik," ujar Ketua BKSAP DPRI RI itu.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan IPPP miliki tujuan positif di berbagai bidang. Termasuk konektivitas dan maritim. "Forum ini bertujuan mengembangkan kemitraan di berbagai bidang, termasuk konektivitas dan maritim, dengan negara-negara di kawasan Pasifik,” kata Puan.
Sebagai informasi, pelaksanaan IPPP kedua akan dilaksanakan pada 24-26 Juli 2024 di Jakarta. Belasan negara dari kawasan pasifik akan menghadiri forum internasional tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
