medcom.id, Jakarta: Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella meminta kepada Partai Demokrat untuk serius mengurus Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) agar Pilkada secara langsung dapat terwujud.
Hal tersebut harus segera dilakukan. Pasalnya, saat ini ada beberapa daerah yang akan menggelar Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) dalam waktu dekat.
"Jika tidak dikeluarkan Perppu, maka Undang Undang (Pilkada) yang dikeluarkan DPR kemarin akan segera berlaku," ujarnya dalam acara Prime Time News Metro TV, Jalan pilar Mas Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (3/10/2014).
Patrice berharap, Perppu tersebut harus memiliki kepastian hukum yang cepat agar dapat segera disahkan menjadi Undang Undang oleh DPR. "Ini perlu keseriusan dari Partai Demokrat agar tidak tertampar dua kali. Pertama, terkena WO (walk out), selanjutnya Perppu-nya ditolak. Hal ini jelas akan mengakibatkan kebingungan dan kekacauan," jelasnya.
Ia mengkalkulasikan, jika Partai Demokrat mendukung pilkada secara langsung, maka kelompok yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat seperti PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, serta PKB akan bergabung untuk memperjuangkan hak rakyat dalam memilih pemimpin daerahnya secara langsung.
"Perppu yang dikeluarkan SBY ini tentu harus diperjuangkan kembali di DPR, dan kita tunggu keseriusannya pak SBY untuk menggolkan ini dalam DPR dan disetujui," pungkas Patrice.
medcom.id, Jakarta: Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella meminta kepada Partai Demokrat untuk serius mengurus Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) agar Pilkada secara langsung dapat terwujud.
Hal tersebut harus segera dilakukan. Pasalnya, saat ini ada beberapa daerah yang akan menggelar Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) dalam waktu dekat.
"Jika tidak dikeluarkan Perppu, maka Undang Undang (Pilkada) yang dikeluarkan DPR kemarin akan segera berlaku," ujarnya dalam acara Prime Time News Metro TV, Jalan pilar Mas Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (3/10/2014).
Patrice berharap, Perppu tersebut harus memiliki kepastian hukum yang cepat agar dapat segera disahkan menjadi Undang Undang oleh DPR. "Ini perlu keseriusan dari Partai Demokrat agar tidak tertampar dua kali. Pertama, terkena WO (walk out), selanjutnya Perppu-nya ditolak. Hal ini jelas akan mengakibatkan kebingungan dan kekacauan," jelasnya.
Ia mengkalkulasikan, jika Partai Demokrat mendukung pilkada secara langsung, maka kelompok yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat seperti PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, serta PKB akan bergabung untuk memperjuangkan hak rakyat dalam memilih pemimpin daerahnya secara langsung.
"Perppu yang dikeluarkan SBY ini tentu harus diperjuangkan kembali di DPR, dan kita tunggu keseriusannya pak SBY untuk menggolkan ini dalam DPR dan disetujui," pungkas Patrice.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
