medcom.id, Jakarta: Sejumlah pihak menyampaikan doanya di hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Pada usia ini, Indonesia diharapkan bisa mengalami perubahan yang lebih baik di semua aspek, terutama kepada para pejabat dan penegak hukum.
"Ya Allah Ya Tuhan kami, jauhkan kami dari kekafiran sejati, bukan kekafiran karena beda keyakinan. Jauhkan kami dari tipu muslihat penguasa. Jauhkan kami dari ketidakacuhan negara. Jauhkan kami dari penguasa yang tersenyum ketika rakyatnya saling mencakar dan tertekan ketika rakyat unjuk haknya," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Djan berharap para pemimpin di Indonesia bisa memberikan keadilan kepada rakyat tanpa pandang bulu. Sehingga mereka menjadi panutan dan pendekar keadilan sebagimana yang diamanahkan dalam UUD 1945, sebagai negara hukum. Keputusan yang diambil, tambah dia, juga dapat mewujudkan sila kedua dan sila kelima Pancasila sebagai dasar keadilan berbangsa dan bernegara.
Djan menilai selama ini hal itu belum tercipta di Tanah Air. Keadilan itu, kata dia, masih berpihak pada segelintir orang yang dekat dengan pihak penguasa. Djan mencontohkannya seperti dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusannya. Namun, keputusan itu hingga kini belum ditindaklanjuti Kementerian Hukum dan HAM.
"Keputusan MA 601 yang mengesahkan Muktamar Jakarta tahun 2014 dengan H. Djan Faridz selaku Ketua Umum, bukanlah sekedar keputusan hukum semata tapi sesungguhnya ada campur tangan- Mu untuk melindungi yang benar," ujar dia.
Karena itu, Djan berharap adanya rasa keadilan yang muncul di Tanah Air ini. "Allahu Rabb. Kuatkan barisan dan struktur Partai Islam yang berlambang Ka'bah ini sampai ke desa-desa seluruh pelosok tanah air. Agar bendera hijau lambang Ka'bah berkibar penuh harapan untuk ummat, Saat Menkumham melecehkan keadilan dengan tak menghormati keputusan hukum tertinggi di negeri ini," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Sejumlah pihak menyampaikan doanya di hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Pada usia ini, Indonesia diharapkan bisa mengalami perubahan yang lebih baik di semua aspek, terutama kepada para pejabat dan penegak hukum.
"Ya Allah Ya Tuhan kami, jauhkan kami dari kekafiran sejati, bukan kekafiran karena beda keyakinan. Jauhkan kami dari tipu muslihat penguasa. Jauhkan kami dari ketidakacuhan negara. Jauhkan kami dari penguasa yang tersenyum ketika rakyatnya saling mencakar dan tertekan ketika rakyat unjuk haknya," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Djan berharap para pemimpin di Indonesia bisa memberikan keadilan kepada rakyat tanpa pandang bulu. Sehingga mereka menjadi panutan dan pendekar keadilan sebagimana yang diamanahkan dalam UUD 1945, sebagai negara hukum. Keputusan yang diambil, tambah dia, juga dapat mewujudkan sila kedua dan sila kelima Pancasila sebagai dasar keadilan berbangsa dan bernegara.
Djan menilai selama ini hal itu belum tercipta di Tanah Air. Keadilan itu, kata dia, masih berpihak pada segelintir orang yang dekat dengan pihak penguasa. Djan mencontohkannya seperti dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusannya. Namun, keputusan itu hingga kini belum ditindaklanjuti Kementerian Hukum dan HAM.
"Keputusan MA 601 yang mengesahkan Muktamar Jakarta tahun 2014 dengan H. Djan Faridz selaku Ketua Umum, bukanlah sekedar keputusan hukum semata tapi sesungguhnya ada campur tangan- Mu untuk melindungi yang benar," ujar dia.
Karena itu, Djan berharap adanya rasa keadilan yang muncul di Tanah Air ini. "Allahu Rabb. Kuatkan barisan dan struktur Partai Islam yang berlambang Ka'bah ini sampai ke desa-desa seluruh pelosok tanah air. Agar bendera hijau lambang Ka'bah berkibar penuh harapan untuk ummat, Saat Menkumham melecehkan keadilan dengan tak menghormati keputusan hukum tertinggi di negeri ini," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
