Jakarta: Begitu giatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat-pejabat daerah yang diduga melakukan korupsi dianggap sangat mungkin turut andil menghambat investasi. Kepala daerah ketakutan mengeksekusi program kegiatan pembangunan.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, saat rapat bersama Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.
"Kepala daerah terjebak dalam kegiatan dan tidak berani melampaui karena takut kena bidikan KPK. Ini Pemerintah juga ikut memikirkan jangan-jangan kegiatan KPK yang kita lihat saat ini berakibat pada penurunan investasi," ujarnya.
Menurut Moeldoko, jangan sampai hal itu berdampak pada investor yang justru takut pada upaya hukum KPK. "Semakin hari semakin banyak yang ketangkap," cetusnya.
Di kesempatan terpisah, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pernyataan Moeldoko itu perlu dipertanyakan lagi dasarnya. Bahkan yang terjadi sebaliknya. Donal meyakini investasi tidak akan jalan kalau kepala daerahnya korupsi.
"Tidak akan jalan kalau kepala daerah korup memimpin daerah mereka. Ada tiga sumber masalah korupsi kepala daerah: perilaku partai, perilaku kepala daerah itu sendiri, dan perilaku masyarakat," paparnya.
Donal mengatakan pangkal korupsi ialah perilaku sejumlah elite partai yang meminta mahar pencalonan kepala daerah. Mereka membuat biaya politik menjadi mahal. Hal ini berujung pada korupsi.
"Tidak mengherankan bila ada kepala daerah yang terpilih kemudian melakukan korupsi. Biaya politik yang tinggi itulah yang kemudian harus diganti," tutur Donal.
Baca: Biaya Pilkada Jadi Alasan Kepala Daerah Korupsi
Keluhan atas banyaknya tangkapan KPK juga pernah dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut dia, KPK merusak citra positif Indonesia yang tengah dibangun oleh Presiden Joko Widodo.
Jakarta: Begitu giatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat-pejabat daerah yang diduga melakukan korupsi dianggap sangat mungkin turut andil menghambat investasi. Kepala daerah ketakutan mengeksekusi program kegiatan pembangunan.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, saat rapat bersama Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.
"Kepala daerah terjebak dalam kegiatan dan tidak berani melampaui karena takut kena bidikan KPK. Ini Pemerintah juga ikut memikirkan jangan-jangan kegiatan KPK yang kita lihat saat ini berakibat pada penurunan investasi," ujarnya.
Menurut Moeldoko, jangan sampai hal itu berdampak pada investor yang justru takut pada upaya hukum KPK. "Semakin hari semakin banyak yang ketangkap," cetusnya.
Di kesempatan terpisah, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pernyataan Moeldoko itu perlu dipertanyakan lagi dasarnya. Bahkan yang terjadi sebaliknya. Donal meyakini investasi tidak akan jalan kalau kepala daerahnya korupsi.
"Tidak akan jalan kalau kepala daerah korup memimpin daerah mereka. Ada tiga sumber masalah korupsi kepala daerah: perilaku partai, perilaku kepala daerah itu sendiri, dan perilaku masyarakat," paparnya.
Donal mengatakan pangkal korupsi ialah perilaku sejumlah elite partai yang meminta mahar pencalonan kepala daerah. Mereka membuat biaya politik menjadi mahal. Hal ini berujung pada korupsi.
"Tidak mengherankan bila ada kepala daerah yang terpilih kemudian melakukan korupsi. Biaya politik yang tinggi itulah yang kemudian harus diganti," tutur Donal.
Baca: Biaya Pilkada Jadi Alasan Kepala Daerah Korupsi
Keluhan atas banyaknya tangkapan KPK juga pernah dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut dia, KPK merusak citra positif Indonesia yang tengah dibangun oleh Presiden Joko Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
