Jakarta: Ketua DPR Setya Novanto melayangkan surat kepada pimpinan DPR. Novanto meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk tidak melakukan rapat pleno terkait dirinya.
"Untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku ketua DPR RI maupun selaku anggota dewan," kata Novanto dalam surat yang ditulisnya, Selasa 21 November 2017.
Novanto mengaku dirinya tengah disidik oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Novanto berharap Pimpinan DPR untuk memberikan kesempatan padanya.
"Untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya," kata Novanto.
Novanto menuliskan surat di atas secarik kertas dengan tulisan tangan. Surat dibubuhkan tanda tangan di atas materai Rp6.000.
Ketua DPP Partai Golkar Indra Bambang Utoyo membenarkan bahwa surat itu dikirimkan oleh Novanto kepada DPP Partai Golkar. "Selain ke DPP, juga ke DPR," kata Indra saat dikonfirmasi wartawan.
Sebelumnya, Novanto juga melayangkan surat kepada DPP Partai Golkar. Dalam surat itu Novanto meminta tak ada rapat pleno yang memutuskan pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Jakarta: Ketua DPR Setya Novanto melayangkan surat kepada pimpinan DPR. Novanto meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk tidak melakukan rapat pleno terkait dirinya.
"Untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku ketua DPR RI maupun selaku anggota dewan," kata Novanto dalam surat yang ditulisnya, Selasa 21 November 2017.
Novanto mengaku dirinya tengah disidik oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Novanto berharap Pimpinan DPR untuk memberikan kesempatan padanya.
"Untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya," kata Novanto.
Novanto menuliskan surat di atas secarik kertas dengan tulisan tangan. Surat dibubuhkan tanda tangan di atas materai Rp6.000.
Ketua DPP Partai Golkar Indra Bambang Utoyo membenarkan bahwa surat itu dikirimkan oleh Novanto kepada DPP Partai Golkar. "Selain ke DPP, juga ke DPR," kata Indra saat dikonfirmasi wartawan.
Sebelumnya, Novanto juga melayangkan surat kepada DPP Partai Golkar. Dalam surat itu Novanto meminta tak ada rapat pleno yang memutuskan pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
